IMPLEMENTASI PASAL 92 HURUF h PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN DISABILITAS TERKAIT PENYEDIAAN TROTOAR BAGI PEMAKAI KURSI RODA GUNA MENUNJANG KEMANDIRIAN DISABILITAS DI KOTA MALANG (Studi Wilayah Kerja - Mohammad Syaifuddin (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2019)
Mohammad Syaifuddin, Lutfi Effendi, SH., M.Hum., Amelia Ayu Paramitha, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : mohammadsyaifuddin354@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini membahas mengenai adanya perbedaan antara peraturan hukum (das sollen) Pasal 92Â  huruf h Perda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas yang menyatakan bahwa â€œpemberdayaan penyandang disabilitas pada jalan umum dilaksanakan dengan menyediakan trotoar bagi pejalan kaki dan/atau pemakai kursi roda, tunanetra dan tunarunguâ€, dan pada kenyataan di lapangan (das sein) dimana di Pemerintah Daerah Kota Malang masih belum menyediakan fasilitas untuk menyokong kemandirian penyandang disabilitas di Kota Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas masih belum efektif atau belum berjalan di lapangan karena memiliki faktor salah satunya belum memiliki anggaran atau dana dan penyediaan aksesibilitas berupa fasilitas dalam angkutan kota masih hanya menyediakan bentuk sosialisasi terhadap supir angkutan saja dan trotoar untuk difabel serta jalan khusus untuk penyandang cacat pengguna kursi roda di terminal arjosari. Kendala yang dialami oleh DISHUB Kota Malang adalah DISHUB Kota Malang berpendapat bahwa fasilitas-fasilitas tersebut bukan termasuk fasilitas-fasilitas utama yang harus disediakan, karena jika fasilitas-fasilitas tersebut tidak ada, kehidupan para difabel tetap berjalan dengan baik dengan cara setiap difabel memiliki pendamping dari keluargannya. Dapat disimpulkan bahwa fasilitas-fasilitas aksesibilitas publik bagi difabel seperti trotoar bukan termasuk yang harus diutamakan dalam pemenuhannya. Oleh karena itu ketidakberadaan fasilitas-fasilitas aksesibilitas publik bagi difabel tidak dipermasalahkan jika melihat kepada keutamaan pemenuhannya. Â ABSTRACT This research discusses the gap between rule of law (das sollen) Article 92 letter h of Local Regulation Number 2 of 2014 concerning Protection and Empowerment of the Disabled stating that this empowerment is performed by providing sidewalk in public place for pedestrians and/or for those on wheelchairs, for the blind, and the deaf and the reality (das sein) where the local government of Malang has not provided the facility that could stimulate the independent way of life of the disabled in Malang. The research result shows that the Local Government as detailed above has not been effectively implemented due to insufficient fund. So far, the facilities are only perceived among public transport drivers while special infrastructure for the disabled such as wheelchair ramps has not been made available at Arjosari bus station by the local government. The local department of transportation argues that facilities for the disabled as mentioned earlier are not of the main infrastructure that has to be provided simply because the Department seems to believe that the unavailability of the facility will not entirely hamper their day-to-day activities recalling that they have their family members they can rely on. In other words, the unavailability of the facilities for the disabled is due to the fact that public facility arrangement is so far based on the level of urgency.