IMPLEMENTASI PASAL 46 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BLITAR TAHUN 2011-2030 (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar). - Sektio Nugroho (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2020)
Sektio Nugroho, Iwan Permadi,Â  Dewi Cahyandari. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang, 65145, Indonesia Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505 E-mail : hukum@ub.ac.id e-mail : sektionu@gmail.comABSTRAK Berdasarkan Pasal 29 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah mengamanatkan bahwa besaran Ruang terbuka Hijau dalam sebuah kota sebesar 30% dalam hal ini terdiri dari RTH Publik sebesar 20% dan RTH Privat sebesar 10%. Di dalam Pasal 46 ayat (1) Perda RTRW Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 juga telah mengisyaratkan bahwa khususnya RTH Publik Kota Blitar minimal sebesar 20%. Untuk besaran minimal tersebut masih belum dapat tercapai oleh Kota Blitar, dengan capaian RTH Publik yang dimiliki Kota Blitar saat ini adalah sebesar 15.8%. Lalu bagaimanakah implementasi Perda tersebut oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar dan apa saja yang menjadi hambatan dalam implementasi tersebut serta upayanya. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis yang mendasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku dan terkait dengan kenyataan sebenarnya terjadi di lapangan. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup telah berupaya maksimal dalam memenuhi ketentuan dalam pengelolaan dan pengembangan RTH Publik di Kota Blitar. Tidak tersedianya lahan yang dapat dijadikan RTH Publik baru jadi hambatan dalam pengembangan RTH Publik. Hingga saat ini hanya mengelola RTH Publik yang ada, sebelum adanya lahan baru yang dapat digarap. Mengembangkan taman dari lahan bekas aset pemkot menjadi salah satu progress DLH Kota Blitar untuk memenuhi kebutuhan ruang serta optimalisasi aset agar dapat memperoleh manfaat dari aset tersebut. Kata kunci : Ruang Terbuka Hijau, Dinas Lingkungan Hidup, Kota Blitar.ABSTRACT Article 29 of Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning suggests that green open space must take as much as 30% comprising 20% of public green open space and 10% of private green open space. Article 46 paragraph (1) of Local Regulation concerning Spatial Planning of Blitar City Number 12 of 2011 also suggests that the green open space in Blitar must at least take 20%. However, Blitar has not achieved this minimum proportion, where the green open space in Blitar accounts for only 15.8%. This research looks into how The Local Regulation is implemented by environmental services of Blitar city and what are the impeding factors and what measures are to be taken. This research employed empirical-juridical method with socio-juridical approach based on current regulations related to what takes place in reality. The research result concludes that environmental services have taken maximum measures in fulfilling the provisions to manage and develop public green open space in Blitar city. Unavailability of spaces that can function as new public open spaces still become the hampering factor in the development of public green open space. To date the services only cultivate the existing public green open space since no new spaces available that the services can work on. Building parks on the land taken from the asset of city government is deemed a progress of environmental services in Blitar city to meet the need for spaces and for optimising asset to obtain more benefits from the asset per se. Keywords: green open space, environmental services, Blitar city