TINJAUAN YURIDIS PASAL 16 AYAT (3) HURUF (I) PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 12 TAHUN 2019 TENTANG PELINDUNGAN KESELAMATAN PENGGUNA SEPEDA MOTOR YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT - Alfin Eri Setiatama (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2020)
Alfin Eri Setiatama, Shinta Hadiyantina, Anindita Purnama Ningtyas Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia Telp. +62-341-553898; Fax: +62-341-566505 E-mail: eri.alfin@gmail.com Abstrak Tidak adanya payung hukum mengenai legalitas moda transportasi berbasis online dikhawatirkan dapat menimbulkan banyak permasalahan hukum yang ada, khususnya mengenai perlindungan hukum bagi para pekerjanya (mitra pengemudi). Melihat permasalahan tersebut, baru-baru ini pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Namun, dalam peraturan tersebut masih terdapat ketidakjelasan pemerintah selaku regulator dalam rangka memberikan kepastian untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan bagi para mitra pengemudi transportasi online. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah dalam Permenhub Nomor PM 12 Tahun 2019 khususnya yang berkaitan dengan pemberian jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan bagi mitra pengemudi transportasi online. Serta menganalisis mengenai Implikasi Hukum yang timbul dari adanya Permenhub Nomor PM 12 Tahun 2019 tersebut. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan historis. Hasil dari penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwasannya pemerintah bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan Permenhub Nomor PM 12 Tahun 2019 tersebut dengan Bentuk dari tanggung jawab pemerintah sendiri dapat dirumuskan secara represif ataupun preventif. Selain itu juga didapatkan hasil bahwa Implikasi Hukum dari adanya Permenhub Nomor PM 12 Tahun 2019 ini berimplikasi terhadap empat hal, yakni: terhadap keberlakuan hukum itu sendiri, pemerintah, perusahaan transportasi online, dan juga mitra pengemudi transportasi online. Kata Kunci: Tanggung Jawab, Implikasi Hukum, Transportasi Online. Abstract The absence of legal protection over the legality of online-based transport mode has become a concern where it may spark some legal issues especially those affecting the drivers. The ministry of transportation has recently issued the Regulation of Transportation Number 12 of 2019 concerning Protection for Safety of Motorcyclists in terms of Public Interest, which is aimed to resolve existing problems. However, this regulation still brings ambiguity in terms of the provision of certainty of social and health insurance and insurance for workers for online transport drivers. This research is aimed to analyse the type of responsibility of the Government in the regulation mentioned earlier, especially related to the provision of social and health insurance and insurance for workers for online transport drivers and to analyse the legal implication arising from the regulation. This research was conducted based on normative juridical method with statute and historical approaches. The research result reveals that the government is fully responsible for the implementation of the Regulation of the Minister of Transportation Number 12 of 2019. The form of the responsibility from the government can involve either the repressive or preventive one. It is also revealed that the regulation brings the implication on the following four elements: the effectuation of the regulation itself, the government, online transport providers, and online transport drivers. Keywords: responsibility, legal implication, online transportation