KONSEKUENSI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-XV/2017 TERHADAP PROSES UJI MATERIILPERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DI MAHKAMAH AGUNG - Sinta Devi Ambarwati (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2020)
Sinta Devi Ambarwati, Indah Dwi Qurbani, Ibnu Sam Widodo Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: sdeviambarwati@gmail.com Abstrak Pasca perubahan UUD NRI 1945 yang ketiga, kekuasaan kehakiman di Indonesia mengalami perkembangan yang telah mengubah sistem penyelenggaraan negara di bidang yudikatif. Adapun perubahan yang dimaksud berkaitan dengan pengaturan kewenangan judicial review atau hak menguji yang dijalankan oleh dua lembaga negara yakni MA dan MK. Berdasarkan kewenangannya tersebut, maka diaturlah hubungan dua lembaga negara itu secara operasional melalui Pasal 55 UU MK Juncto Putusan MK Nomor 93/PUU-XV/2017. Namun dalam praktiknya ketentuan tersebut justru tidak dijalankan oleh MA dalam proses uji materiil Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), sebab terdapat adanya ketentuan limitasi waktu pengujian PKPU yang telah ditetapkan dalam Pasal 76 Ayat (4) UU Pemilu. Ketentuan tersebut mengharuskan MA untuk melakukan tindakan ConstitutionÂ  Disobidience terhadap Putusan MK Nomor 93/PUU-XV/2017 dalam proses uji materiil PKPU. Namun tindakan tersebut mengacu pada asas Ius Curia Novit yang menjelaskan bahwa hakim dianggap mengetahui hukum, sehingga pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara. Jenis penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana MA menjalankan Putusan MK Nomor 93/PUU-XV/ 2017 dalam proses uji materiil PKPU pada periode tahun 2018, serta untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana konsekuensi hukum dari adanya tindakan yang dilakukan MA dalam proses uji materiil PKPU pada periode tahun 2018. Kata Kunci: Judicial Review, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi Â  Abstract Following the third amendment of the 1945 Indonesian Constitution, judicial power in Indonesia has undergone a change in the governance system in judicative scope. This change is related to the regulation of authority to hold judicial review or the right to review performed by Supreme Court and Constitutional Court. Regarding this authority, the relationship between these two state bodies is regulated in Article 55 of Law of Constitutional Court in conjunction with Constitutional Court Decision Number 93/PUU-XV/2017. However, Supreme Court does not seem to comply with the provision in the process of the judicial review since there is a time limit of reviewing, as enacted in Article 76 Paragraph (4) of Law concerning General Elections. This provision requires Supreme Court to perform Constitution Disobedience against Constitutional Court Decision Number 93/PUU-XV/2017 in the process of judicial review. This conduct refers to the principle of Ius Curia Novit implying that judges are fully aware of law and courts are not allowed to refuse to investigate and to judge cases. This research is based on normative juridical method that is aimed to find out and analyse how Supreme Court executes Constitutional Court Decision Number 93/PUU-XV/2017 in the process of judicial review of General Election Commission in the period of 2018, and to find out and analyse what legal consequence may exist due to the conduct performed by Supreme Court in the process required in the judicial review in 2018. Keywords: judicial review, Supreme Court, Constitutional Court