PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP GURU PELANGGAR PASAL 3 ANGKA 4 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi di Dinas Pendidikan Kota Malang) - Rahardika Putra Triawan (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2020)
Rahardika Putra Triawan, Lutfi Effendi, Amelia Ayu ParamithaFakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No. 169 Malange-mail: rahardikaputratr@gmail.comABSTRAKSetiap warga wegara Indonesia memiliki hak, salah satu hak warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah hak untuk mendapatkan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari peran penting seorang guru, terutama bagi guru yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN). Agar ASN dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, dan tidak secara sengaja melalaikan tugasnya, tentunya diperlukan sebuah peraturan yang memuat hukuman disiplin terhadap ASN. Peraturan yang memuat hukuman disiplin itu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.Â  Pasal 3 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menjelaskan bahwa setiap PNS wajib menaati segala peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dijelaskan bahwa PNS yang tidak menaati ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dijatuhi hukuman disiplin. Namun pada kenyataannya, di Kota Malang tidak semua kasus guru yang melakukan pelanggaran Pasal 3 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil terselesaikan menurut hukum yang berlaku. Kata Kunci: Pendidikan, Guru, Hukuman Disiplin Â  ABSTRACT The right to get education is governed in the 1945 Indonesian Constitution. Arrangement of education is inextricable from the essential role of a teacher, especially of those as civil servants. To keep the civil servants as teachers from any negligence in their task and to assure that they work appropriately, regulation regarding the discipline for civil servants is required. The sanction aimed to discipline the teachers is governed in Government Regulation Number 53 of 2010 concerning Discipline for Civil Servants. Article 3 point 4 of Government Regulation Number 53 of 2010 implies that every civil servant is required to abide by all laws and regulations. Furthermore, Article 5 of Government Regulation Number 53 of 2010 concerning Discipline for Civil Servants also explains that the civil servants failing to abide by the provision of Article 3 and/or Article 4 are subject to disciplinary sanctions. However, in reality, not all cases regarding violation of the law as discussed above are treated with the sanction according to the applying law. Keywords: education, teacher, disciplinary sanction.