PENGUATAN KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KEHUTANAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN - Anis Maftu Haturrizqi (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2020)
Anis Maftu Haturrizqi, Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.S., Eny Harjati, S.H., M.Hum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono Nomor 169, Malang Email   : anisamaftu@gmail.com   ABSTRAK Keberadaan hutan sebagai salah satu pendukung dari pembangunan bangsa Indonesia hutan memiliki banyak sekali manfaat dari banyak segi. Tetapi seiring berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi serta bertambahnya jumlah penduduk dan pertumbuhan nasional menyebabkan tekanan akan kebutuhan sumber daya hutan semakin meningkat yang memicu terjadinya eksploitasi terhadap hutan secara berlebihan hingga menyebabkan terjadinya tindak pidana perusakan hutan. Dalam perkembangannya tindak pidana perusakan hutan berkembang menjadi kejahatan terorganisasi yang melewati lintas negara. Pelakunya kini tidak hanya subjek hukum orang tetapi juga melibatkan korporasi sehingga menjadi kejahatan korporasi. Dalam Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang melakukan penyidikan selain Penyidik dari polisi juga terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan. Tetapi kedudukannya berada di bawah koordinasi kepolisian. Panjangnya mekanisme penyidikan membuat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan tidak dapat memenuhi jangka waktu penyidikan selama sembilan puluh hari sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Akibatnya pelaku lolos dari jeratan hukuman dan kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan tidak dapat diperbaiki sehingga negara mengalami kerugian ekonomi. Kata Kunci: Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Penyidikan, Perusakan Hutan   ABSTRACT The existence of a forest as a supporting element in the development of Indonesia is benefitting in all aspects. Evolving era, development of technology, growing population, and national growth have given pressure on the need of forest resource that is rising, and this has triggered excessive forest exploitation and led to a crime of forest destruction. This crime, through time, has transformed into organised crime across countries, where it does not only take legal subjects as the perpetrators, but it also involves corporate. Therefore, it is also seen as a corporate crime. Based on the law concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction, those involved in the enquiry to the case are not restricted to enquirers from police department, but it also takes enquirers as civil servants working in Forestry Department under supervision of police department. Lengthy mechanism of the enquiry causes enquirers from forestry department to fail to fulfil the duration of ninety-day enquiry as regulated in the Law. This tendency is seen lenient to the perpetrators frequently escaping from their liability and the state has to bear its economic loss due to the forest destruction. Keywords: enquiry by an enquirer as a civil servant, enquiry, forest destruction