STUDI EVALUASI DAMPAK KEBIJAKAN SOSIAL : Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni bagi Keluarga Miskin Di Kota Banjarmasin - Suradi Suradi (Sosio Konsepsia, 2012)
Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) merupakan kebijakan Kementerian Sosial RI Â dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. RS-RTLH merupakan bantuan stimulan, agar fakir miskin menempati rumah layak huni. Penelitian inibertujuan untuk memberikan informasi tentang pelaksanaan dan dampak RS-RTLH bagi keluarga miskin di Kota Banjarmasin. Hasil pembahasan diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kebijakan sosial dalam pengembangan rumah layak huni bagi keluarga miskin. Penelitian evaluasi ini menggunakan pendekatan campuran (mixed methode) kuantitatif dan kualitatif dengan desain pretest-posttest. Sumber data primer diperoleh dari penerima manfaat sebanyak 40 orang, petugas dinas sosial, pendamping sosial, aparat kecamatan, aparat kelurahan dan tokoh masyarakat. Sumber data sekunder diperoleh dari laporan-laporan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, pendamping sosial dan kelompok penerima manfaat. Pengumpulan data menggunakan teknik studi dokumentasi, wawancara, focus group discussion dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan RS-RTLH telah dilaksanakan secara sinergis oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, pendamping sosial, petugas kecamatan, kepala desa/lurah, kelompok dan penerima manfaat. Beberapa permasalahan yang ditemukan di lapangan meliputi; 1).yang berkaitan dengan penerima manfaat (umur, status perkawinan, dan kepemilikan lahan), 2). pedoman pelaksanaan (belum dilengkapi standar rumah layak huni, tahapan kegiatan dan indikator kinerja), dan 3). keterlambatan pencairan dana. Program RS-RTLH telah memberikan dampak positif terhadap pemenuhan kebutuhan rumah, kondisi sosial dan psikologis. Meskipun demikian, implementasi RS-RTLH masih perlu dioptimalkanberkaitan dengan pemantapan pendamping sosial, waktu pencairan dan besarnya dana, tim pengendalian, biaya operasional pendamping, standardisasi rumah layak huni, dan sinergitas dengan berbagai sektor. Kata kunci : keluarga miskin, kebijakan sosial, rumah layak huni.