ANALISIS KINERJA PROGRAM PENDAMPING DESA DI BANTAN AIR KABUPATEN BENGKALIS - Nina Yuslaini; Dita Fisdian Adni (GEMA PUBLICA : Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik, 2019)
Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengembangkan paradigma dan konsep kebijakan tata kelola desa secara nasional.Undang-Undang Desa ini tidak lagi menempatkan Desa sebagai latar belakang Indonesia, tetapi halaman depan Indonesia. Konsepsi pendampingan desa ini lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa. Pendampingan desa mempunyai peran penting dalam meningkatkan peran serta masyarakat dan kelembagaan desa dalam kegiatan pembangunan desa. Program Pendamping Desa di Desa Bantan Air Kabupaten Bengkalis sudah dilaksanakan sejak tahun 2011 yang lalu dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Bengkalis, hal ini disebabkan karena kondisi pembangunan yang belum terlaksana dengan baik dan belum merata di setiap desa sehingga menimbulkan kesenjangan antar desa. Disamping itu, jumlah anggaran atau dana yang dikelola oleh desa-desa yang ada di Kabupaten Bengkalis sangat banyak, mulai dari Alokasi Dana Desa, Dana Itruksi Bupati tentang Penguatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (INBUP PPIP) sampai dengan Dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak program pendamping desa di Kabupaten Bengkalis. Pelaksanaan Program Pendamping Desa di Kabupaten Bengakalis pada dasarnya belum berjalan dengan sebagaimana mestinya dan belum memberikan dampak yang signifikan terhadap kemampuan aparatur desa dan pembangunan desa di Bengkalis.