Politik Hukum Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Rakyat Indonesia Berdasarkan UU SJSN Dan UU BPJS - Ardiansah Ardiansah; Silm Oktapani (Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 2020)
Sejak dirancang UU SJSN dan UU BPJS, ada kumpulan yang setuju dan menolak undang-undang tersebut.Meskipun terjadi perbedaan pendapat, namun Dewan Perwakilan Rakyat tetap saja mengesahkan undang-undang tersebut.Dalam implementasinya, ternyata berbagai kritik terarah pada pengelolaan pelayanaan kesehatan Indonesia.Penelitian ini bertujuan menganalisaperaturan berkaitan hak atas kesehatan, karakter produk hukum pasca Orde Baru, dan politik hukum pemenuhan hak atas kesehatan rakyat Indonesia.Jenis penelitian yang digunakan dalam riset ini ialahpenelitian hukum normatif.Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan dan konseptual.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan UU SJSNyang menggabungkan jaminan sosial dengan asuransi sosial telah mengubah kewajiban pemerintah menjadi kewajiban rakyat membayar iuran agar terpenuhi hak atas kesehatannya. Sementara Pembentukan UU BPJS yang menunjuk satu badan penyelenggara milik pemerintah berperan layaknya perusahaan asuransi berpotensi menggeser peran badan penyelenggara milik pemerintah menjadi milik swasta. Kedua undang-undang tersebut terdapat persoalan baik dari segi sistem jaminan sosial nasional maupun pengelolaan pelayanan kesehatan.Oleh karena itu, penyusun undang-undang perlu melaksanakan perubahan atas kedua undang-undang tersebut agar sesuai amanat konstitusi Indonesia.