PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEBAGAI PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DI TINGKAT SATUAN KERJA WILAYAH DEPARTEMAN AGAMA ACEH - Eva Susanti (Jurnal Akuntansi Muhammadiyah (JAM), 2011)
Dalam upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan negara, suatu instansi pemerintah harus dapat menyusun laporan keuangan. Untuk itu, perlu adanya suatu system informasi akuntansi yang memadai dan andal (reliable), agar dapat menyajikan informasi keuangan secara cepat, tepat dan akurat kepada stakeholder. Demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara tersebut, pemerintah telah menetapkan dan mengembangkan suatu system informasi akuntansi, yaitu Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yang menghasilkan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). SAPP terdiri dari 2 (dua) sub sistem salah satu adalah Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SAI diselenggarakan oleh kementerian Negara/lembaga secara berjenjang mulai dari tingkat satuan kerja, SAI terdiri dari 2 (dua) sub system yaitu, SAK dan SIMAK BMN. sebagai salah satu instansi pemerintah pusat di daerah Kantor Wilayah Departemen Agama (Kanwil Depag) Aceh wajib menyelenggarakan SAI untuk menghasilkan laporan keuangan untuk pertanggungjawaban atas dana APBN yang dikelolanya.            Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan system akuntansi instansi dalam penyusunan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara tingkat satuan kerja pada Kanwil Depag Aceh.            Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatn kualitatif. Teknik pengupulan data adalah menggunakan metode Library research yaitu penelitian teoritis yang bersumber dari literature dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian. Selanjutnya, digunakan metode Field research yaitu degan cara melakukan pengamatan langsung kepada obyek penelitian dan melakukan wawancara serta dokumentasi.            Penerapan SAI pada Kanwil Depag Aceh belum optimal, antara lain disebabkan belum sesuainya penunjukan petugas pelaksana SAI dan kurangnya pemahaman petugas SAI tatacara penyususnan laporan keuangan secara komprehensif. Namun demikian, pada periode pelaporan tahun 2009 kualitas laporan keuangan di Kanwil Depag Aceh semakin meningkat, hal ini dapat dilihat dengan predikat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI untuk laporan keuangan tingkat Departemen Agama. Kata Kunci : Sistem Akuntansi Instansi, Laporan Keuangan, Pertanggung jawaban, Keuangan Negara, Kantor Wilayah Departemen Agama Aceh