Sumpah dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Konsep Keadilan bagi Korban Pemerkosaan) - Azmi Arafah; Faradilla Fadlia, S.Sos, M.Arts (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, 2020)
ABSTRAKPemerkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan yang dianggap lemah. Kejahatan pemerkosaan adalah kejahatan yang sulit di buktikan oleh korban itu sendiri akibat trauma yang dia alami. Karena kurangnya alat bukti tersebut maka pelaku dapat memanfaatkan sumpah sebagai peluang untuk membebaskan diri dari sistem peradilan yang berlaku. Akibatnya korban perempuan dapat terdiskriminasi dengan tidak mendapat keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana sumpah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam kasus perkosaan serta bagaimana sumpah dianggap dapat mendiskriminasi perempuan di dalam prekteknya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada teori kebijakan publik yang lebih mengacu apada tahap evalusi. Metode yang digunakan dalam penelitian melalui pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Adapun yang informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi terhadap permasalahan yang penulis teliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sumpah dapat dijadikan sebagai alat bukti tambahan dalam jarimah pemerkosaan apabila tidak ada bukti lain yang mencukupi. Namun pelaku juga dapat bersumpah untuk membela diri dari tuduhan yang di tuduhkan kepada pelaku. akibatnya pelaku dan korban dapat di bebaskan. Tetapi, jika korban membatalkan sumpahnya maka dapat dikenakan hukuman cambuk karena telah menuduh seseorang berzina tanpa menghadirkan saksi. Ini dapat mengakibatkaan korban perempuan mengalami kekerasan berlapis.Kata Kunci : Sumpah. Pemerkosaan, DiskriminasiOath in Qanun Number 6 of 2014 Concerning Jinayat Law (Victim Rape Concept of Justice)ABSTRACTRape is one form of violence against women who is a model of the frailty of women's positions. Rape crimes are hard crimes to prove by the victim himself due to trauma. Due to the lack of evidence, the perpetrators could use the oath as an opportunity to break free from the current judicial system. As a result, the female victim can be discriminated against by not getting justice. This study was intended to see how oaths could be used as evidence in rape cases as well as how The oath was considered to be discriminating against women in his dating. The theories used in this study are based on public policy theory is more in reference to the evaluation stage. The method used in research is through a qualitative approach with a kind of descriptive research.  As for the informers in this study are people who can provide information on the problems of conscientious writers. This study shows that oaths can be used as additional evidence in rape sites if no other evidence was suffrage. But the offender may also swear to defend himself from the accusations made against him. As a result, the perpetrator and the victim can be freed. However, if the victim reversed his oath then the penalty could be imposed for accusing a man of adultery without presenting a witness. It can result in female victims experiencing multiple violence.Key Word: Oath, Rape, Discrimination