Hak Politik Narapidana Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh pada pemilu tahun 2019 - Ikmal Fatra Maula; Ubaidullah, M.A. (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, 2020)
ABSTRAK Hak Politik merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia yang dijamin dan dihormati oleh Negara serta pemenuhannya menjadi tanggung jawab Negara, termasuk Narapidana yang belum dicabut hak politiknya. Sebagai Negara demokrasi Indonesia setiap lima tahun sekali menyelenggarakan pemilu dan setiap warga negara berhak untuk ikut serta dalam pemilihan. Namun, dalam penerapan Hak politik yang sesuai dengan konsep Demokrasi dan HAM belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan baik, hal ini terbukti bahwasanya tidak ada pemilihan bagi Narapidana tahun 2019 di Rutan Kelas IIB Banda Aceh karena jumlah kertas surat suara tidak mencukupi, hal tersebut menyebabkan tidak bisa dilakukan pemilihan dan hak politik narapidana menjadi tidak dapat terpenuhi. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menjelaskan bentuk pemenuhan hak politik dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pada pemilihan umum tahun 2019 di Aceh Besar. Penelitian ini berlangsung Di Rutan IIB Banda Aceh, adapun dalam penelitian ini menggunakan 2 teori atau konsep yaitu teori demokrasi dan konsep Hak Asasi Manusia. Metode yang digunakan yaitu Metode kualitatif yang bersifat deskriptif, semua data penelitian diperoleh dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan informan yang diyakini mampu menjawab permasalahan dalam penelitian ini, sedangkan untuk mendukung penelitian ini dilengkapi dengan berbagai referensi dengan cara membaca buku, jurnal, koran dan sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 di Rutan kelas IIB Banda Aceh tidak dilakukan pemilihan, padahal Daftar pemilihnya mencapai 210 orang sedangkan jumlah surat suara yang tersedia hanya 20 surat suara. Penyebabnya adalah KIP Aceh Besar sebagai penyelenggara pemilu tidak menyiapkan jumlah surat suara yang cukup, selain juga tidak disediakannya TPS khusus di Rutan, karena faktor-faktor itulah berdasarkan hasil koordinasi dan keputusan rapat maka pemilihan untuk narapidana  di Rutan Kelas IIB Banda Aceh dibatalkan, sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya hak politik narapidana walaupun sudah diupayakan sebelumnya.   Kata kunci : Hak Politik, Narapidana, Pemilu, koordinasi.political rights of prisoners of state IIB Banda Aceh state prison in the 2019 election ABSTRACT  Political rights are human rights owned by every human being and their fulfillment is the responsibility of the State, including prisoners whose political rights have not been revoked. As a democratic country, Indonesia holds elections every five years and every citizen has the right to participate in elections. However, the implementation of political rights in accordance with the concepts of Democracy and Human Rights has not yet been fully implemented properly, this proves that there is no election for 2019 Prisoners in the Class IIB Detention Center in Banda Aceh because the number of ballot papers is insufficient, this causes it to be unable election and political rights of prisoners are not fulfilled. The purpose of this research is to explain the form of fulfillment of political rights and what factors influence the 2019 general election in Aceh Besar. This research took place in Banda Aceh Prison IIB, while in this study using the theory of democracy and the concept of Human Rights. The method used is descriptive qualitative method, all research data obtained by collecting data through interviews, while to support this research is equipped with various references. The results showed that in the holding of the 2019 General Election in Banda Aceh Class II Detention Center, there was no election, even though the voter list reached 210 people while the number of ballots available was only 20 ballots. The reason is that the Aceh Besar KIP as the election organizer did not prepare sufficient ballots, as well as the absence of a special polling station in detention centers, because these factors were based on the results of coordination and meeting decisions, the election for prisoners in the Banda Aceh Class IIB Detention Center was canceled. keywords: Political Rights, Prisoners, Elections, coordination.