PROSES TRANSISI POLITIK GERAKAN ACEH MERDEKA MENJADI PARTAI POLITIK LOKAL (Studi Kasus Lahirnya Partai Nanggroe Aceh) - Rudy Aulianda Risky; Effendi Hasan (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, 2019)
THE POLITICAL TRANSITION PROCESS OF THE FREE ACEH MOVEMENT BECOMES  A LOCAL POLITICAL PARTY(Case Study of The Birth of a Nanggroe Aceh Party)Rudy Aulianda Risky[1]Dr. Effendi Hasan, MA[2](Rudy.a.risky@gmail.com, effendihasan23111@yahoo.com)Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Syiah Kuala ABSTRAKKontestasi Pilgub di Aceh meninggalkan catatan penting dalam proses demokrasi. Setelah GAM menyatakan sikap untuk berdamai dengan pemerintah RI melalui nota kesepahaman MoU Helsinki untuk kemudian direalisasikannya butir-butir yang tertuang dalam MoU helsinki tersebut sebagai langkah konkrit komitmen perjanjian damai oleh pemerintah RI dan GAM. Langkah ini untuk selanjutnya diterjemahkan dengan dibentuknya AMM sebagai medium bagi GAM untuk bersalin format menjadi masyarakat sipil. Dari mulanya perjuangan berbasis senjata berubah menjadi perjuangan berbasis politik elektoral, tentunya hal tersebut juga tidak terlepas dari keistimewaan-keistimewaan khusus yang di dapat oleh Provinsi Aceh berdasarkan Undang-Undang No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). sebagai legalitas kekuatan hukum nota kesepahaman tersebut. Berdasarkan hal tersebut, pemberlakuan pertama kalinya jalur independent/perseorangan dalam kontestasi Pemilihan Umum di Indonesia, serta hadirnya Partai Politik Lokal yang diakui secara konstitusi yang sebelumnya belum pernah ada di Indonesia, hal ini menjadi catatan penting pada proses demokratisasi di Indonesia dan Aceh menjadi role modelnya. Kehadiran Partai Aceh juga menjadi katalisator bagi eks kombatan dalam mewujudkan cita-cita politik yang terbentuk pada era konflik. Namun belakangan lahirlah Partai Nanggroe Aceh (PNA) yang juga besutan eks kombatan. Dan seiring waktu terjadi persaingan sengit antara PA dan PNA. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang mendasari terbentuknya PNA dan untuk mengetahui Problematika apa yang dihadapi PNA selama proses transisi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui sumber data primer dan data skunder, data primer melalui penelitian lapangan yaitu dengan melakukan wawancara kepada informan. Sedangkan data sekunder melalui penelitian kepustakaan yaitu dengan dokumen-dokumen, buku-buku dan bacaan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang mendasari eks GAM membentuk Partai Nanggroe Aceh adalah karena faktor ketidakpuasan yang di alami Irwandi dkk. Hal ini di akibatkan karena tidak diusungnya Irwandi Yusuf oleh Partai Aceh pada Pilgub 2012 dan gagalnya Irwandi Yusuf pada Pilgub 2012 melalui jalur independen. Kemudian problematika yang dihadapi PNA dalam proses transisi adalah karena adanya sentimen yang dibangun di masyarakat tentang citra Irwandi dan eks GAM yang berafiliasi kepada Irwandi sebagai seorang penghianat, sehingga berimbas menjelang pemilu pertama PNA pada Pileg 2014 dengan banyak ditemuinya intimidasi fisik dan nonfisik terhadap kader PNA. Sehingga PNA dianggap partai lokal yang tidak aman untuk dimasuki. Kata Kunci : PNA, Transisi, eks GAM, Parlok, Aceh  ABSTRACTThe contestation of gubernatorial election in Aceh had left an important notes in the democratic process. After GAM expressed the attitude to reconcile with the government of Indonesia through a memorandum of understanding MoU for the later realization of the items contained in the MoU as a concrete step Helsinki peace agreement commitment by the Indonesian government and GAM. This step is further translated by the establishment of the AMM as a medium for GAM in the process of being integrated back into the community as civil society. From the beginning the weapons-based struggle turned into an electoral politics-based struggle, surely it can not be separated from the special privileges achieved by the Province of Aceh which had been stated in Act No. 11 of 2006 on Governing Aceh (UUPA) which operates the clauses of the MoU.  Based on this, the implementation of the first time independent path / individuals in contestation Election in Indonesia, and the presence of Local Political Parties recognized the constitution that did not previously exist in Indonesia, it is becoming important notes on the process of democratization in Indonesia and Aceh to be a role model, Presence The Aceh Party is also a catalyst for Ex-GAM Combatants in realizing the political ideals that formed in the era of conflict. But lately born The Nanggroe Aceh Party (PNA) are also made by former combatants. And over time there is fierce competition between PA and PNA. This study aims to find out what underlies the formation of PNA and to find out what problems faced by PNA during the transition process. The method used in this research is a qualitative research by applying a descriptive approach. The data were obtained through primary data sources and secondary data, the primary data were obtained through field research by conducting interview with some informants.The secondary data where obtained through the library research by collecting some related documents and books. The results of this research showed that the underlying GAM formed The Nanggroe Aceh Party was due to the dissatisfaction factor experienced by Irwandi et al.  Irwandi Yusuf was not carried out by the Aceh Party in the gubernatorial election in 2012  and he also got  failed through the independent line in the election. Then the problem faced by PNA in the transition process is due to the sentiments built in the community about the image of Irwandi and the former GAM affiliated with Irwandi as a traitor, so that it impacted towards the first PNA election in the 2014 legislative election with many physical and non-physical intimidation towards PNA cadres. So the PNA is considered a local party which is not safe to enter. Keywords: PNA, Transition, Ex-GAM Combatan, Local Party, Aceh [1]Mahasiswa Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala[2]Dosen Pembimbing