Peran Pemerintahan Mukim Dalam Pembinaan Syariat Islam Terhadap Pelanggaran Maisir Di Gampong Jeumpa Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie - Lisa Imelda; Dr. Zahratul Idami, S.h,. M.Hum (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, 2019)
Peran Pemerintahan Mukim dalam pembinaan Syariat Islam tercantum dalam Qanun Kabupaten Pidie Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Mukim Pasal 7 ayat (2), menyebutkan bahwa tugas Pemerintahan Mukim yaitu melaksanakan pembinaan Syariat Islam kepada masyarakat. dalam kenyataannya peran tersebut belum maksimal dilaksanakan. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui peran Pemerintahan Mukim dalam pembinaan Syariat Islam, hambatan serta upaya pemerintahan mukim  terhadap pelanggaran maisir yang terjadi di Gampong Jeumpa. Teori utama yang digunakan dalam skripsi ini yaitu teori peran dan teori kepemimpinan. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintahan mukim Leupeum Mesjid masih belum maksimal dalam menjalankan perannya, hal tersebut disebabkan dari beberapa hambatan. Pertama, minimnya aparatur Pemerintahan Mukim. Kedua, minimnya sarana dan prasarana Pemerintahan Mukim. Ketiga, kurangnya dukungan aparat penegak hukum kepada Pemerintahan Mukim. Keempat, minimnya pengetahuan masyarakat tentang Qanun Jinayat yang mengatur tentang sanksi terhadap para pelaku maisir. Upaya Pemerintahan Mukim untuk mengatasi hambatan dalam pembinaan Syariat Islam. Pertama, Imum Mukim mengadakan majelis taklim setiap malam kamis khusus untuk pemuda. Kedua, Imum Mukim berkoordinasi bersama camat untuk mencari solusi terhadap permasalahan kurangnya aparatur Pemerintahan Mukim. Ketiga, Imum Mukim berkoordinasi dengan Keuchik yang berada di Mukim Leupeum Mesjid mengenai anggaran pembangunan insfrastruktur pemerintahan mukim. Oleh karena itu untuk mendukung kelancaran peran pemerintahan mukim dalam pembinaan Syariat Islam kepada masyarakat Pemerintahan Kabupaten Pidie harus segera menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Pemerintahan Mukim Leupeum Mesjid yaitu mengenai minimnya aparatur dan minimnya sarana prasarana di Pemerintahan Mukim  Leupeum Mesjid. Sehingga peran Pemerintahan Mukim dalam pembinaan Syariat Islam kepada masyarakat akan berjalan maksimal.THE ROLE OF THE MUKIM GOVERNMENT IN FOSTERING ISLAMIC LAW AGAINST VIOLATIONS MAISIR IN THE VILLAGE OF JEUMPA  IN THE OF SUB-DISTRICT SAKTI THE DISTRICT OF PIDIE The role of Mukim government in the construction of Islamic sharia is listed in Pidie District Qanun No. 7 year 2011 about Mukim Government of article 7 paragraph (2) mentions that Mukim governance task is to perform the development of Islamic Sharia to Community in reality the role has not been maximally implemented. This thesis aims to determine the role of mukim governance in the construction of Islamic Sharia, obstacles and mukim of government efforts against the violation of the maisir that occurred in Gampong Jeumpa. The main theory used in this thesis is the role Theory and leadership theory. The method used is a qualitatively descriptive method with data collection techniques through interviews and documentation. Results showed that the Mukim government of Leupeum mosque is still not maximal in carrying out its role, it is caused from the first obstacles, lack of mukim governance apparatus. Second, lack of infrastructure and facilities of Mukim governance. Third, the lack of support of law enforcement officers to Mukim government. Fourth, the lack of public knowledge about Qanun Jinayat that regulates sanctions against the perpetrators of Maisir. The Mukim of government efforts to overcome the barriers in the formation of Islamic sharia, the first, Imum Mukim held a taklim assembly every Thursday night special for youth. Secondly, Imum Mukim coordinates with Camat to find solutions to the problem of lack of Mukim government apparatus. Thirdly, Imum Mukim coordinated with Keuchik who was in the Mukim of Leupeum Mosque concerning the development budget of MUKIM governance infrastructure. Therefore, to support the smooth role of mukim governance in the construction of Islamic Sharia to the people of the district government Pidie must promptly resolve the problems that occurred in the Mukim of Leupeum Mosque of the The infrastructure and lack of infrastructures in Leupeum Masjid Mukim government. So the role of Mukim government in the development of Islamic Sharia to the community will run maximum.