Implementasi Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 Tentang Fakir Miskin Dan Anak-Anak Yang Terlantar Dipelihara Oleh Negara (Studi Pada Pemerintah Kota Banda Aceh);IMPLEMENTATION OF ARTICLE 34 PARAGRAPH 1 UUD 1945 CONCERNING POOR FACILITIES AND CHILDREN REMAINED BY COUNTRIES (Study of the City Government of Banda Aceh) - T. Mulya Maulinda; Ubaidullah Ubaidullah (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, 2019)
ABSTRAKUndang-Undang Dasar 1945 adalah landasan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai hukum dasar tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti halnya Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Fakir Miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”. Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut mempunyai makna bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada kenyataan dilapangan saat ini, Undang-Undang tersebut tidak berjalan sesuai dengan apa yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Di kota Banda Aceh  yang merupakan ibukota dari provinsi Aceh, kita dengan mudah menemukan para fakir miskin yang mendapat penghasilan dari mengemis di jalanan, pusat keramaian, warung kopi, lampu merah dan rumah ibadah. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat strategi dan faktor penghambat yang dialami pemerintah kota Banda Aceh dalam mengimplementasikan Pasal 34  Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 di kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif dengan sumber observasi lapangan, dokumentasi dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini, strategi yang dilakukan pemerintah kota Banda Aceh adalah melakukan pembinaan, pemberdayaan dan penanganan terhadap fakir miskin dan anak terlantar sedangkan faktor yang menjadi kendala pemerintah kota banda aceh adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat kota Banda Aceh, baik yang menjadi objek kebijakan maupun masyarakat umum. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemerintah telah melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi permasalahan fakir miskin dan anak terlantar di kota Banda Aceh. kurangnya kesadaran beberapa pihak yang belum mengerti bahwasanya permasalahan tersebut adalah tanggungjawab bersama masih menjadi kendala. Kata Kunci: Implementasi, Strategi, Fakir Miskin, Anak Terlantar. ABSTRACTThe 1945 Constitution is the constitutional foundation of the Unitary State of the Republic of Indonesia and as the highest basic law in the administration of national and state life. Like Article 34 Paragraph 1 of the 1945 Constitution which reads "Poor people and neglected children are looked after by the state". Article 34 Paragraph 1 of the 1945 Constitution means that the poor and neglected children are cared for by the state implemented by the government, both the central and regional governments. In reality on the ground today, the Act does not run in accordance with what was formulated by the founders of the nation. In the city of Banda Aceh which is the capital of the Aceh province, we easily find the needy poor who earn income from begging on the streets, crowded centers, coffee shops, red lights and houses of worship. The purpose of this study is to look at the strategies and inhibiting factors experienced by the Banda Aceh city government in implementing Article 34 Paragraph 1 of the 1945 Constitution in Banda Aceh city. This study uses a qualitative approach with sources of field observation, documentation and in-depth interviews. The results of this study, the strategy undertaken by the Banda Aceh city government is to provide guidance, empowerment and treatment of the poor and neglected children while the factor that constrains the Banda Aceh city government is the lack of awareness of the people of Banda Aceh, both those who are the object of policy and society. general. The conclusion of this study is that the government has made efforts to overcome the problems of the poor and displaced children in the city of Banda Aceh. lack of awareness of some parties who do not understand that the problem is a shared responsibility is still an obstacle. Keywords: Implementation, Strategy, Poor People, Neglected Children