Analisis Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Pada Pengawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 - Nasip, Mohammad (Jurnal Sanitarian Khatulistiwa, 2015)
Abstrak. Analisis Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada Pengawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014. Merokok kebiasaan yang ada di masyarakat Indonesia . Pengamanan Produk Tembakau sebagai Zat Adiktif bagi Kesehatan tertuang dalam UU Kesehatan No. 36/ 2009. Peraturan Pemerintah bersama antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri yaitu: NOMOR 188/MENKES/PB/I/2011 dan NOMOR 7 TAHUN 2011 tentang kawasan  tanpa  rokok. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, sampai saat ini masih belum mempunyai peraturan daerah tentang kawasan bebas asap rokok. Tujuan untuk mengetahui pengetahuan, sikap, perilaku dan pendapat KTR pada PNS di wilayah kerja Pemda Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian menggunakan metode  observasi analitik dengan desain Cross Sectional. Populasi pegawai yang merokok/tidak umur > 15 tahun. Sampel non random sampling dari cluster unit pelayan teknis. Jumlah sampel 387 responden, yang dipilih secara accidental sampling. Analisis data menggunakan uji statistik Chi-square dengan tingkat kepercayaan 95%.  Hasil penelitian: Pengetahuan sebagian besar (>85%) mengetahui merokok menyebabkan penyakit; dan asap rokok membahayakan kesehatan wanita hamil (86,1%) serta anak (93%);  Kawasan Tanpa Rokok (KTR) bervariasi (59,5% - 94%). Sikap mendukung KTR 85,7%. Ada korelasi antara pengetahuan, sikap dengan perilaku kebiasaan merokok. KTR secara umum didukung oleh kelompok perokok dan non perokok. Dukungan implementasi KTR dari kelompok tidak merokok lebih kecil (38,6%) dibandingkan dengan kelompok yang merokok (93,7%).  Saran Perda KTR dimungkinkan  diterbitkan dan dalam proses penyusunan secara bersamaan dilakukan sosialisasi/advokasi/penyuluhan kepada masyarakat tentang rokok, KTR, dan disediakan tempat khusus untuk orang merokok. Abstract. Analysis of No Smoking Area (KTR) Policy Implementation in The Civil Service in The Civil Environment Agency Local Government of West Kalimantan Province 2014. Smoking is a habit that exist in Indonesian society. Tobacco Products Security as addictive substances for health contained in the Health Law No. 36/2009. Government Regulation between Ministry of Health and Ministry of Interior are: No. 188/Menkes/PB/I/2011 and No. 7 Year 2011 on the non-smoking area. Government of West Kalimantan Province, until today still do not have local regulations on smoke-free area. Aim to determine knowledge, attitudes, behaviors and opinions KTR on civil servants in the working area of West Kalimantan provincial administration. Research using analytic observation method with cross sectional design. Employee population that smoking/no age > 15 years. Non-random sample of cluster sampling unit technical waitress. Total sample of 387 respondents, chosen by accidental sampling. Data analysis using Chi-square statistical test with a confidence level of 95%. Result: Knowledge majority (> 85%) knew that smoking causes disease; smoke and endanger the health of pregnant women (86.1%) and children (93%); No Smoking Area (KTR) varies (59.5% - 94%). Attitude supports KTR 85.7%. There is a correlation between knowledge, attitude and behavior of the smoking habit. KTR is generally supported by the group of smokers and non-smokers. KTR implementation support of smaller groups of non-smokers (38.6%) compared with the group who smoked (93.7%). KTR regulation issued advice possible and in the process of drafting simultaneously conducted socialization/advocacy/outreach to the community about cigarettes, KTR, and provided a special place for people to smoke.