RATIO LEGIS TIDAK ADANYA PENGATURAN UPAYA HUKUM DARI DEPONERING YANG DIKELUARKAN OLEH JAKSA AGUNG - Aris Mustriadhi (Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2020)
ABSTRACTDeponering is one of the authorities which is only owned bye the attorney general or known as the case for the sake of public interest. The nature of this deponering is final without legal remedies. This paper aims to analyze the legis ratio and the legal implications of the lack of regulations regarding the restoration of deponering law issued by the attorney general based on the principle of check and balance of state law and also the principle of equality before the law.To answer the problems in this paper, normative legal research is used by using a legal approach and conceptual approach. The results of the study in this paper show that the legis ratio of the absence of regulation releated to legal efforts is on the basis of the implementation of the princple of opportuity and the legal implications of the lack of regulation regarding the legal remedies of the deponering have led to the failure of pinciple of check and balance and the non-enactment of the princeple of equality before the law. Because the deponering authority by the attorney general is final and has no legal remedies Keywords :Legal Effort, Deponering, Public InterestAbstrakDeponering adalah salah satu wewenang yang hanya dimiliki oleh jaksa agung atau dikenal dengan penyampingan perkara demi kepentingan umum. Sifat keputusan deponering ini ialah final tanpa adanya upaya hukum. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis ratio legis dan implikasi hukum tidak adanya pengaturan mengenai upaya hukum dari Deponering yang dikeluarkan oleh jaksa agung berdasarkan prinsip check and balance negara hukum dan juga asas equality before the law.Untuk menjawab permasalahan dalam tulisan ini, digunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian dalam tulisan ini menunjukan bahwa ratio legis tidak adanya pengaturan terkait dengan upaya hukum ialah atas dasar pelaksaan asas opportunitas dan implikasi hukum tidak adanya pengaturan mengenai upaya hukum dari Deponering ini menimbulkan tidak berjalannya prinsip check and balance dan tidak berlakunya asas Equality Before The Law. Karena kewenangan Deponering oleh jaksa agung bersifat final dan tidak memiliki upaya hukum Kata Kunci : Upaya Hukum, Deponering, Kepentingan Umum