Perubahan Konstitusi Dalam Transisi Orde Baru Menuju Reformasi Di Indonesia - Fikrotul Jadidah (Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME), 2020)
Perubahan konstitusi merupakan salah satu cara terpenting yang dilakukan oleh beberapa rezim transisi untuk mendirikan pemerintahan yang demokratis. Indonesia menghadai momen kritis dalam mengelola transisi politik setelah rezim otoriter Orde baru selama 32 (tiga puluh dua) tahun menuju reformasi yang demokratis. Dalam penelitian jurnal ini perumusan yang dibahas adalah : bagaimana kedudukan konstitusi yang lama terhadap konstruksi hukum rezim yang baru pada masa transisi politik reformasi di Indonesia dan dampak dari perubahan konstitusi dalam transisi orde baru menuju reformasi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan memahami posisi ideal kedudukan konstitusi yang lama terhadap konstruksi hukum rezim yang baru dalam transisi politik menuju demokrasi dan dampak perubahan konstitusi pada transisi orde baru menuju reformasi di Indonesia pada masa kini. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pada masa transisi orde baru menuju reformasi, tidak terjadi perubahan terhadap pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  isinya  memuat  Pancasila. Pancasila  merupakan  dasar  falsafah  bangsa  Indonesia,  norma fundamental  (grundnorm)  bagi  Indonesia.Jadi pada masa transisi otoriter menuju demokrasi di Indonesia, tidak diperlukan  konstitusi  yang  benar-benar  baru  mengingat  norma tertinggi  yang  masih  berlaku  sehingga  yang  diperlukan  hanya merevitalisasikan  konstitusi  yang  lama  untuk  keluar  dari  jerat  pola represif menuju pola baru, yakni responsif. Arah  politik  hukum  di  Indonesia  pasca  reformasi  adalah  keinginan untuk  membentuk  sistem  hukum  yang  responsif,  hal  ini  secara tersirat  dapat  dilihat  dalam  beberapa  perubahan  pada  konstitusi.