Implementasi Open Government Partnership (OGP) di Kabupaten Bojonegoro - 1 (Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial, 2019)
Konteks penelitian ini beraras pada tatakelola pemerintahan lokal yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Bersama Masyarakat Sipil,untuk mendukung tatakelola pemerintahan lokal yang terbuka dan berkomitmen dalam keanggotaan OpenGovernment Indonesia(OGI) dan menjadi salah satu pilot project keterbukaan pemerintahan terbuka dari15 pemerintahan daerah lainnya di dunia.Sebagai subnational pioneers keterbukaan pemerintahan, Kabupaten Bojonegorotelah merumuskan dan menjalankan Rencana Aksi Daerah (RAD) sebagai berikut; Revolusi Data, Penguatan Akuntabilitas Pemerintah Desa, Peningkatan Transparansi sistem Anggaran Daerah, Penguatan Keterbukaan Dokumen Kontrak PengadaanBarang dan Jasa, danPeningkatan Kualitas Layanan Publik.Untuk mengetahui apakah implementasi rencana aksi berlangsung efektif, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Peneliti menggunakan pendekatan teori kebijakan publik, dan implementasi kebijakan publik, peneliti memilih pendekatan yang digunakan oleh Ripley (Ripley & Franklin, 1986: 11) sebagai alat bantu mengukur implementasi kebijakan tersebut, yang mengacu pada “kepatuhan” dan pendekatan “faktual” dalam implementasi kebijakan. Temuan peneliti menunjukkanproses penyusunan RAD telah mengacu pada prinsip transparansi dan partisipatif sebagaimana prinsip OGP, namunkomitmen-komitmen dalam RAD belum sepenuhnya berjalan efektif seperti, One Data Bojonegoro sebagai komitmen Revolusi data belum terwujud, 369 Desa belum mentransparansikan APBDesa, Portal ABPD online tidak bisa diunduh, perbub open kontrak belum sepenuhnya berjalan. Peneliti merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memperluas partisipasi lebih luas dengan jaringan-jaringan NGo, Stakeholder dan memperkuat komitmen OPD yang menjadi penanggungjawab teknis RAD OGP. Perlu adanya jaminan keberlanjutan kebijakan dengan memasukkan RAD dalam perencanaan pembangunan daerah baik RPJMD, RKPD danAPBD, Serta diperkuat melalui peraturan daerah.Kata Kunci : Open Government Partnership, Transparansi, Partisipasi, Inovasi