Kedudukan Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia - Anisah Daeng Tinring; Dachran Busthami; Ahyuni Yunus (Celebes Cyber Crime Journal, 2019)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata di Indonesia. Permasalahan kajian adalah, Pertama, kedudukan dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam sistem pembuktian hukum perdata di Indonesia/ Kedua kekuatan pembuktian dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam hukum pembuktian di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah. Metode penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dokumen elektronik ataupun penggunaan alat elektronik lainnya sebagai alat bukti bila dihubungkan dengan hukum acara perdata sebagai hukum formal belum diatur secara eksplisit. Pengaturan bukti elektronik yang ada sampai saat ini baru dalam tataran hukum materil saja, antara lain Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada praktek peradilan saat ini kekuatan pembuktian alat bukti elektronik masih sebagai alat bukti biasa, tidak dapat berdiri sendiri dalam mencukupi batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus dibantu dengan salah satu alat bukti yang lain yaitu didukung dengan keterangan saksi ahli. Dan nilai kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim. This study aims to analyze the position of electronic documents as evidence in civil procedural law in Indonesia. The problems of the study are, First, the position of electronic documents as evidence in the system of proof of civil law in Indonesia / Second, the strength of proof of electronic documents as evidence in proof of law in Indonesia. The research method used is. The research method uses normative juridical research methods. The results showed that electronic documents or the use of other electronic devices as evidence when connected with civil procedural law as formal law have not been explicitly regulated. The regulation of electronic evidence that exists to date is only in the level of material law, including the Law on Information and Electronic Transactions. In the current judicial practice the strength of electronic evidence is still ordinary, it cannot stand alone in meeting the minimum evidence, therefore it must be assisted by one of the other pieces of evidence, which is supported by expert witness statements. And the value of the strength of the evidence is left to the judge's judgment.