Upaya Preventif Aparat Desa dalam Penanggulangan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga - Indira Swasti Gama Bhakti; Tri Agus Gunawan (Journal of Public Administration and Local Governance, 2020)
Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dikenal sebagai suatu tindakan pemukulan terhadap istri, penyiksaan terhadap pasangan, kekerasan dalam perkawinan atau dalam keluarga. Pengertian yaitu KDRT menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) yaitu setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Solusi pemerintah dalam mengatasi tindak pidana KDRT yaitu salah satunya dengan membentuk UUPKDRT. Namun, permasalahan kekerasan dalam rumah tangga belum dapat diatasi hanya dengan pembentukan Undang-undang tersebut. Perlu adanya campur tangan serta kesadaran dari berbagai pihak, baik pihak yang melakukan KDRT, korban, maupun orang tua. Keberadaan tokoh masyarakat dalam menyelesaikan masalah KDRT dianggap penting, karena tokoh masyarakat memiliki peran besar untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, termasuk kasus KDRT. Seperti halnya yang terjadi di Desa Balesari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang. Percekcokan antara suami dengan istri yang berujung pada tindak KDRT terhadap istri. Istri menjadi korban atas tindakan KDRT sang suami, yang kemudian orang tua pihak istri melaporkan hal tersebut kepada aparat desa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan pengumpulan dokumen sangat tepat untuk membantu peneliti dalam rangka memperoleh informasi yang akurat terkait dengan gejala yang akan diteliti. Studi dokumen sebagai sarana pengumpul data lebih diprioritaskan pada dokumen-dokumen pemerintah yang dari segi keabsahannya kuat daripada dokumen lainnya. Selain itu, dukungan data dengan teknik wawancara juga akan dilakukan guna memperkuat pembahasan untuk menjawab rumusan-rumusan masalah yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini digunakan analitis dengan cara mendialogkan atau menghubungkan antara data dengan teori hukum dan norma hukum sehingga analisis data diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian.