BATAS MINIMAL PEMIDANAAN DITINJAU DARI PRESPEKTIF ASAS PEMIDANAAN DAN KEMERDEKAAN, KEBEBASAN HAKIM (Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Studi Kasus di Pengadilan Negeri Blitar) - BENHARD M.L.TORUAN; EDI SUWITO (MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum, 2018)
Penelitian ini bertujuan penelitian sebagai berikut: untuk mengetahui penerapan batasminimum pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaaan narkotika, Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum. Dalam rangka mewujudkan masyarakat dan cita-cita hukum bangsa dan negara Indonesia adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, untuk membangun negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, yang merata secara materiil maupun spirituil, maka kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia harus ditingkatkan, yang merupakan salah satu modal dasar dalam pembangunan nasional, Cita-cita hukum itu adalah “Pancasila”. Negara Indonesia dalam mencapai cita-cita hukumnya, sesuai pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”