PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU SEKALIGUS KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA - Fahrizal Haris Harahap (Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum, 2019)
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam menerapkan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dan bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pelaku penyalahguna narkotika sebagaimana yang dihubungkan dengan SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Sifat dalam penelitian hukum normatif ini adalah bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara lengkap dan sistematif mengenai masalah yang sedang diteliti terkait hak-hak yang dimiliki Terdakwa sehubungan dengan hak mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial berdasarkan ketentuan hukum yang telah diatur dalam Pasal 4 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan,”menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika”. Dimana dengan metode ini dimaksudkan agar dapat menggambarkan dan menguraikan tentang dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan tindak pidana pelaku penyalahguna narkotika . Serta menggali lebih dalam melalui penelitian yang dilakukan oleh Penulis. Pengaturan tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Seorang yang melakukan tindak pidana baru boleh di hukum apabila sipelaku di anggap sanggup mempertanggungjawabkan perbuatannya. Penuntut umum mendakwanya dengan dakwaan subsidair. Berdasarkan tuntutan tersebut Penuntut Umum mengajukan tuntutan sebagaiman diatur Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa yaitu dengan fakta-fakta yang ada dipersidangan melalui keterangan saksi, pemeriksaan terhadap keterangan Terdakwa yang dikuatkan dengan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dan Hakim menurut Pasal 183 dan 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta keyakinan Hakim dalam menjatuhkan putusan.