STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA MANGROVE DESA TAGALAYA - Erbabley, Baltazar Z.; Furqon, Muhammad (Hibualamo : Seri Ilmu-Ilmu Alam dan Kesehatan, 2019)
Desa Tagalaya memiliki potensi sumber daya alam, khususnya hutan mangrove yang cukup luas mencapai 124,755 ha (RPJM Desa Tagalaya, 2015-2020). Hal ini membuat hutan mangrove Desa Tagalaya memiliki potensi yang sangat besar sebagai daya tarik objek wisata, baik bagi wisatawan nusantara maupun mancanegara. Namun saat ini potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal karena berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi.  Pemanfaatan Kawasan hutan mangrove yang dilakukan oleh masyarakat adat di Desa Tagalaya  merupakan suatu kearifan lokal masyarakat yang diwariskan secara turun temurun dan sudah berlangsung sejak ratusan tahun yang lalu. Kearifan ini muncul sebagai bagian dari cara masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya alam yang ada guna memenuhi kebutuhan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan para pihak agar lebih aktif dalam proses perencanaan pariwisata di Desa Tagalaya, dan mensinergikan berbagai keijakan dan kegiatan pengembangan pariwisata di Desa Tagalaya. Tahapan Metode Penelitian sebagai berikut: Untuk merumuskan strategi pengembangan, maka digunakan metode analisis SWOT, matriks Quantitative Strategic Planing Management (QSPM) merupakan analisis lebih lanjut untuk memilih alternatif strategi terbaik, dan kriteria yang mendasari penilaian menurut Ditjen PHPA (1993).  Hasil analisis kuadran menunjukkan kawasan wisata prioritas berada pada Kuadran I. Posisi ini menggambarkan bahwa kawasan wisata prioritas berada pada situasi yang menguntungkan dimana kawasan tersebut memiliki peluang dan kekuatan, sehingga dapat memanajemen pengembangan kawasan prioritas menghadapi berbagai macam ancaman, namun masih memiliki kekuatan dari segi internal. Sedangkan Hasil analisis Quantitative Strategic Planing Management (QSPM) menghasilkan sejumlah strategi, antara lain: Mempromosikan potensi mangrove 7.23 (nilai urutan pertama); dan Penguatan kapasitas aparatur masyarakat adat/desa dan pemerintah 6.93 (nilai urutan kedua).