ANALISIS PENGARUH DANA ALOKASI UMUM ( DAU ) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI JAWA TENGAH - Unun Dian Anggraeni; Yohanes Suhardjo (Solusi, 2020)
Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Otonomi Daerah, yang mulai dilaksanakan secara efektif tanggal 1 Januari 2000, merupakan kebijakan yang dipandang demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi pemerintah yang sesungguhnya. Seperti dikemukakan o!eh Menteri Keuangan Budiono (dalam sidik et al, 2002:v). tujuan otonomi adalah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Dalam UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999 yang menjadi landasan otonomi tersebut dijelaskan lebih jauh bagaimana pengaplikasian hal-hal tersebut melalui beberapa Peraturan Pemerintah (PP), yang kemudian "dipandu" dengan Kepmendagri No. 29/2002 (Abdul Halim,2004).