IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT DI KOTA SUKABUMI - Puji Fauziah; Tuah Nur; Andi Mulyadi (PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik, 2019)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Kota Sukabumi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2012. Peneliti menggunakan teori Edward III yang memiliki 4 dimensi. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut ditemukan berbagai permasalahan, yaitu kurangnya proses sosialisasi kepada masyarakat, sumber daya yang belum memadai, adanya petugas yang memberlakukan tarif tidak sesuai dengan peraturan daerah, dan belum optimalnya SOP. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif degan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat belum maksimal karena masih kurangya sosialisasi secara langsung kepada masyarakat, kurangnya sumber daya manusia dan belum memadainya fasilitas, adanya pemberlakuan tarif yang tidak sesuai dengan peraturan daerah, SOP yang belum berjalan secara optimal. Abstract This study aims to determine the implementation of the funeral service and coronation retribution policy in Sukabumi City which is regulated in Sukabumi City Regional Regulation No. 5/2012. Researchers use the Edward III theory which has 4 dimensions. In implementing the policy various problems were found, namely the lack of a process of socialization to the community, inadequate resources, the existence of officers who imposed tariffs that were not in accordance with local regulations, and the SOP was not yet optimal. This study uses qualitative methods by collecting data through observation, interviews, documentation. The results revealed that the implementation of the Funeral and Obligation Service Retribution Policy has not been maximized because of the lack of direct socialization to the community, lack of human resources and inadequate facilities, the imposition of tariffs that are not in accordance with local regulations, SOPs that have not run optimally.