MEMBANGUN KEMANDIRIAN PANGAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KETAHANAN NASIONAL - Azahari, Delima Hasri (Analisis Kebijakan Pertanian, 2008)
Pangan merupakan Hak Azasi Manusia, pangan juga menentukan kualitas sumberdaya manusia suatu bangsa dan pangan merupakan pilar ketahanan nasional. Ketahanan pangan merupakan pilar pembangunan sektor lainnya. Ketergantungan pangan dari impor dan ketidakmampuan suatu bangsa mencapai kemandirian pangan akan menyebabkan ketahanan nasional akan terganggu. Beberapa tahun terakhir terjadi kelangkaan pangan di pasar dunia yang ditunjukkan dengan adanya kenaikan harga pangan yang dipicu oleh kenaikan harga minyak bumi, menurunnya produksi pangan beberapa negara penghasil pangan, konversi pangan menjadi energi dan meningkatnya permintaan pangan dari negara yang mempunyai pertumbuhan ekonomi tinggi dan dengan populasi yang besar. Situasi pasar pangan dunia mempengaruhi pasar pangan domestik yang ditandai dengan adanya kenaikan harga pangan di pasar domestik dan kelangkaan komoditas pangan yang tingkat penyediaannya berasal dari impor masih tinggi, seperti kedelai dan jagung. Secara umum, Indonesia masih merupakan negara importir pangan. Upaya diversifikasi pangan dengan memanfaatkan keragaman pangan yang bersumber dari dalam negeri belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Tingkat konsumsi beras masih tinggi dan diversifikasi pangan menggunakan bahan baku tepung terigu memperbesar posisi impor pangan Indonesia. Upaya peningkatan produksi pangan masih menghadapi masalah internal seperti konversi lahan, penyediaan input pertanian terutama benih dan pupuk, serta keterbatasan infrastruktur untuk kelancaran distribusi. Peningkatan produksi pangan juga masih tergantung pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pasar dan modal yang pada umumnya dikuasai oleh negara maju. Sementara negara berkembang seperti Indonesia hanya dijadikan pasar yang akan terus bergantung pada negara maju. Untuk mencapai kemandirian pangan, pemerintah harus mengambil langkah keberpihakan dan kebijakan yang kondusif serta intervensi melalui optimalisasi peran Bulog sebagai Badan Usaha Milik Negara yang melakukan fungsi operasi pasar, penyanggaan stok, distribusi, impor dan ekspor.