ANALISIS STRATEGI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) SERTA EFEKTIVITAS PENERIMAANNYA DI PEMERINTAH KOTA DENPASAR TAHUN 2013-2014 - ., Ida Ayu Metha Apsari Prathiwi; ., Nyoman Trisna Herawati, SE.AK,M.Pd.; ., Ni Luh Gede Erni Sulindawati, SE. Ak,M (JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha, 2015)
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) merupakan salah satu pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah. Pemerintah Kota Denpasar mulai memberlakukan PBB P2 sebagai pajak daerah mulai tanggal 1 Januari 2013. Kota Denpasar merupakan ibukota provinsi yang memiliki potensi pajak yang besar mengingat segala kegiatan perekonomian berada di daerah tersebut. Besarnya tunggakan pajak menjadi tantangan bagi pemerintah kota Denpasar dalam mengoptimalkan penerimaan PBB P2. Penelitian ini mendeskripsikan mengenai kendala yang dialami oleh pemerintah kota Denpasar dalam penerapan PBB P2, menjelaskan mengenai strategi yang digunakan, serta mengetahui tingkat efektivitas penerimaan PBB P2 sebagai pajak daerah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive. Teknis analisis data yang digunakan adalah kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala yang dialami oleh pemerintah kota Denpasar adalah karena PBB P2 merupakan pajak baru sehingga pemda mengalami kesulitan dalam pengelolaannya, aplikasi SISMIOP yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak tidak berjalan dengan baik, sarana dan prasarana yang kurang memadai serta membutuhkan biaya yang besar, serta sumber daya manusia yang tidak optimal dalam memberikan pelayanan. Pemerintah kota Denpasar melakukan tiga tahapan strategi yaitu tahap perencanaan strategi, pelaksanaan strategi, dan evaluasi strategi. Penerimaan PBB P2 kota Denpasar tergolong sangat efektif dengan presentase di atas seratus persen. Kata Kunci : PBB P2, Pajak Daerah, Strategi, Efektivitas According to the Constitution No. 28 in 2009 the rural and urban property taxes becomes one of the taxes policy managed by the local government. Denpasar local government had just started to implement this rural and urban property taxes policy since January 2013. Denpasar is the capital city of Bali Province having very high potential of taxe revenue, because every apect of economic activity is found in this area. The amount of tax arrears could become potential challenges for the local government of Denpasar. This study would describe about the constraints encountered by the local government of Denpasar in optimizing the ruraland urban property tax revenue, explaining about the strategies implemented, as well as finding out the level of effectiveness of property tax revenue as the local taxes. It was a descriptive type of study, using interview and documentation record in collecting the data. Purposive technique was used as a basis for selecting the informants, while the data was analyzed by using qualitative and quantitative methods. The results indicated that since the policy of tax revenue was relatively new the problems encountered by the local government of Denpasar was in the management, the application of SISMIOP provided by tax Directorate General â€œDirektorat Jenderal Pajakâ€ could not be implemented well, restricted number of facilities and infrastructure, and lack of human resources capabilities to provide the services. The local government of Denpasar had conducted three stages of strategies involving stage of planning, implementation, and evaluation strategies. The rural and urban property taxes revenue in Denpasar city was found very effective with more than 100 % revenue. keyword : rural and urban property taxes revenue, local taxes, strategy, effectiveness