MENGUNGKAP AKUNTABILITAS PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULELENG (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng) - ., Ni Luh Nora Widari; ., I MADE PRADANA ADIPUTRA, S.E.,S.H.,M.Si.; ., Gede Adi Yuniarta, SE.AK (JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha, 2015)
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan dua komponen penting dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Buleleng. Tanggung jawab atas pengelolaan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng. Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Buleleng, Dispenda bertindak sebagai koordinator dari SPKD yang memiliki keterkaitan atas pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan tugasnya tersebut, beberapa pertanyaan timbul atas fenomen-fenomena yang ada. Sejalan dengan pertanyaan yang ada, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk meluruskan : 1) Akuntabilitas Dispenda atas penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 2) Kontribusi penerimaan PAD terhadap APBD di Kabupaten Buleleng, dan 3) Sistem atau prosedur atas pelaksanaan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Sistem Pengendalian Internal yang diterapkan di Dispenda. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang menitikberatkan perhatiannya pada sejumlah pernyataan yang diungkapkan oleh informan dari aparatur Dispenda. Analisis data dilakukan dengan tiga tahapan, antara lain : 1) Reduksi Data, 2) Penyajian Data, dan 3) Menarik Kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Akuntabilitas Dispenda atas penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan dengan akuntabel dan transparan, 2) Kontribusi PAD terhadap APBD telah mengalami peningkatan, dan 3) Prosedur kerja Dispenda telah terlaksana sesuai dengan regulasi serta penerapan pengawasan melekat sebagai sistem pengendalian internal telah terlaksana dengan baik. Kata Kunci : Dispenda, akuntabilitas, kontribusi, prosedur kerja, sistem pengendalian internal Regional tax and regional non tax revenues are two important components in Regional original Income Revenue (PAD) in Buleleng Regency. The responsibility for managing regional tax revenue and regional non tax revenues is in the hand of Dinas Pendapatan Daerah in Buleleng. As one of workforce units of regional apparatus (SKPD) in Buleleng regency, Dispenda acts as coordinator of SKPDs that are related to the management of regional tax and non tax revenues. Based on their tasks, some of the questions were arise. In line with the existing questions, this study was done with the aim of finding out 1) the accountability of Dispenda for regional tax and regional nontax revenues, 2) the contribution of regional original income revenue (PAD) to regional budget (APBD) in Buleleng regency, and 3) the system or procedure for administering regional tax and regional nontax revenues and the internal control system applied by Dispenda. This study used qualitative method by focusing on a number of statements made by the informants from Dispenda apparatus. The data were analyzed following three phases: 1) Data Reduction, 2) Data Display and 3) Conclusion Drawing. The result showed that 1) Dispenda accountability for regional tax revenue and regional nontax revenues is accountable and transparent, 2) the contribution of PAD to APBD increases and 3) the procedure followed by Dispenda has been in accordance with the regulation and the application of close control as internal control system is good. keyword : Dispenda, accountability, contribution, work procedures, internal control systems