REPRESENTASI PEREMPUAN MUSLIM DALAM KANCAH POLITIK - Bira Farida Nurul Layli; Muna Erawati (QAWWAM, 2019)
Realitas politik yang menunjukkan masih rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD yaitu masih berada di bawah proporsi. Hal ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam kehidupan politik kurang diperhatikan. Tuntutan kesetaraan gender juga semakin digencarkan sehingga pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan KPU yang beberapa pasalnya mengatur mengenai 30% keterwakilan perempuan. Kondisi seperti ini juga terjadi di DPRD Kota Salatiga. Pemilu pada tahun 2004, jumlah perempuan yang duduk di kursi legislatif mencapai lima orang. Tahun 2009 menjadi tujuh orang dan tahun 2014 masih mencapai tujuh orang. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana representasi perempuan muslim di DPRD Kota Salatiga; kedua, bagaimana para legislatif perempuan muslim membangun dan mengembangkan komunikasi politik dengan konstituen dan pemerintah serta tantangan dan hambatan apa saja yang telah dilalui. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengecekan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber. Analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif yang terdiri dari pertama, pengumpulan data, kedua, reduksi data, ketiga, penyajian data, dan keempat, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tujuh orang perempuan (28%) yang terpilih sebagai anggota DPRD Kota Salatiga pada periode 2014-2019. Hal ini mengindikasikan bahwa keterwakilan perempuan muslim dalam politik sudah cukup baik, hanya saja kiprah dan kontribusinya belum maksimal.