OPTIMALISASI DIVERSI DALAM UPAYA MENEKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN KELOMPOK GENERASI MUDA/PELAJAR DI KOTA CIREBON - Ahmad, Imam (Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon, 2020)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang lahir pada tahun 2012, mulai berlaku diundangkan pada 31 Juli 2014 menggantikan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-undang ini digadang-gadang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang belum bisa dituntaskan oleh pearturan sebelumnya dengan mengedepankan azas Restorative Justice. Di dalam Undang-undang tersebut dibahas khusus tentang Diversi bahkan diperjelas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak dibawah Umur 12 tahun. Tindak pidana kekerasan/tawuran yang dilakukan oleh kelompok generasi muda di Kota Cirebon cukup tinggi di akhir tahun 2019 hingga memasuki tahun 2020, sangat meresahkan karena korban terluka bahkan meninggal dunia. Penyelesaian hukum pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan atau membawa sajam diproses secara hukum hingga ke persidangan, sementara itu para anak yang ikut dalam rombongan hanya ditangkap dan didata selanjutnya dikembalikan kepada keluarga. Perlakuan kepada para pengikut/partipan seperti ini, kurang efektif untuk sebuah pembinaan dan ada kecenderungan untuk mengulangi lagoi tindak pidana. Diversi yang telah diakomodir dalam Undang-Undang SPPA diharapkan mampu menjawab permasalahan ini dengan melibatkan beberapa lembaga yang berkompeten untuk pendampingan dan pembimbngan ABH.