PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ADVISING BANK YANG MENERIMA DOKUMEN PALSU DALAM TRANSAKSI MENGGUNAKAN LETTER OF CREDIT (L/C) - Trisna Alysianingrum; Budiharto Budiharto; Sartika Nanda Lestari (Diponegoro Law Journal, 2019)
Dalam transaksi perdagangan internasional, Letter of Credit (L/C) merupakan janji membayar dari bank penerbit (issuing bank) kepada eksportir (beneficiary) yang pembayarannya akan diteruskan oleh bank penerus (advising bank) senilai L/C sepanjang dokumen-dokumen yang diajukan oleh eskportir memenuhi persyaratan L/C. Advising bank yang memiliki peran melakukan penerusan pembayaran L/C kepada eksportir harus cermat dan teliti dalam memastikan apakah dokumen-dokumen yang diajukan eksportir merupakan dokumen yang sah atau tidak sah agar terhindar dari penipuan (fraud) dokumen. Kasus penipuan dokumen L/C pernah dialami PT.Bank BNI (Persero) Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang melibatkan Edy Santososelaku Manager pelayanan Nasabah Luar Negeri Bank BNI Cabang Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dengan Maria Pauline Lumowa selaku pemilik saham GRAMARINDO GROUP. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa regulasi terkait perlindungan hukum dan tindakan hukum yang dapat dilakukan advising bank apabila menerima dokumen palsu saat melakukan transaksi L/C masih belum spesifik diatur dalam undang-undang. Namun, dalam melaksanakan perannya advising bank dapat mengacu pada pengaturan UCP 500, UCP 600, Pasal 1365 KUHPer, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, PBI No. 16/11/PBI/2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial, Peraturan Bank Indonesia NOMOR : 5/11 /PBI/2003 Tentang Pembayaran Transaksi Impor, serta Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.