AKIBAT HUKUM BADAN USAHA BUKAN BERBADAN HUKUM YANG BELUM TERDAFTAR DI PENGADILAN NEGERI (PASCA BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG PENDAFTARAN PERSEKUTUAN KOMANDITER, PERSEKUTUAN FIRMA, DAN PERSEKUTUAN PERDATA) - Moch Adrio Farezhi (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2020)
Moch Adrio Farezhi, Amelia Sri Kusumadewi S.H., M.Kn. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang, 65145, Indonesia e-mail: adriofarezhi98@gmail.com Â  Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan akibat hukum badan usaha bukan berbadan hukum (BUBBH) yang belum terdaftar di Pengadilan Negeri dan mengetahui pendaftaran Badan usaha bukan berbadan hukum yang belum terdaftar di Pengadilan Negeri pasca berlakunya Permenkumham Nomor 17 tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Persekutuan Perdata. Dengan berlakunya Peraturan Menteri tersebut, menyebabkan Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) menggantikan kewenangan Pengadilan Negeri dalam proses pendaftaran. Dalam substansi Peraturan Menteri tersebut tidak mengatur mengenai keberadaan BUBBH yang belum terdaftar di Pengadilan Negeri. Hal ini berdampak pada BUBBH yang belum terdaftar tersebut tidak memenuhi syarat untuk melakukan pendaftaran maupun pencatatan pendaftaran di SABU. Syarat yang dimaksudkan terdapat dalam Pasal 10 ayat (2) dan dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang mana menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan melakukan interpretasi secara gramatikal, sistematis, dan teleologis. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa akibat yang mengikat BUBBH berbeda-beda. Persekutuan perdata pada hakikatnya tidak terikat dengan akibat hukum karena tidak mendaftarkan diri. Sedangkan pada Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer (CV) terikat dengan akibat hukum yang terdapat dalam Pasal 29 Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Pendaftaran BUBBH yang belum terdaftar di Pengadilan Negeri pasca berlakunya Peraturan Menteri tersebut tidak dapat dilakukan, karena adanya kekosongan hukum didalamnya. Konsep alternatif yang dapat digunakan untuk menanggulangi kekosongan hukum dengan efisien adalah dengan pembuatan akta otentik pendirian BUBBH disertai klausula keterangan waktu berdirinya BUBBH yang belum terdaftar untuk melakukan pendaftaran di SABU. kata kunci: Akibat Hukum, Badan Usaha Bukan Berbadan Hukum, Pendaftaran, Sistem Administrasi Badan Usaha, Kekosongan Hukum. Â  Abstract This research is aimed to describe the legal consequences of non-incorporated business entities (hereinafter BUBBH) not registered in District Court and to find out registration of non-incorporated business entities not registered in District Court after the effectuation of Regulation of Minister of Law and Human Rights Number 17 of 2018 concerning Registration of Limited Partnership, Firm Partnership, Civil Partnership. The effectuation of this regulation allows the replacement of the authority of District Court with Business Entity Administrative System (hereinafter SABU) in registration process. The substance of the regulation of the minister does not regulate the existence of BUBBH not registered in the court, and this may affect unregistered BUBBH that may further fail to fulfil the requirement of registration in SABU, where the requirement is stipulated in Article 10 paragraph (2) and Article 23 paragraph (1) of the minister regulation. This research employed normative juridical method, statute and conceptual approaches. The data obtained was analysed by means of grammatical, systematic, and teleological interpretations. The research concludes that the consequences on the BUBBH are varied. Civil partnership is not particularly bound to a legal consequence just because it is not registered, while firm and limited partnerships are bound to a legal consequence that is stipulated in Article 29 of Indonesian Commercial Code. Thus, the BUBBH not registered in District Court following the effectuation of the minister regulation cannot be performed since there is still a legal loophole. Another option to fill this legal loophole is by providing an authentic deed regarding the establishment of BUBBH that comes with the clause concerning the time of establishment of the unregistered BUBBH to help with the process of registration in SABU. Keywords: legal consequences, non-incorporated businesses, registration, business entity administrative system, legal loophole