AKIBAT HUKUM MENGENAI JANGKA WAKTU PELAKSANA TUGAS DALAM PEMERINTAHAN DAERAH - Kevin Girsang (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2020)
Kevin Girsang, Lutfi Effendi, Herlin WijayatiFakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No. 169 MalangE-mail: Kevindityaraja@student.ub.ac.idABSTRAK Tulisan ini menggambarkan permasalahan yang sampai saat ini masih terjadi dalam hal birokrasi pada pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah mempunyai peranan penting untuk menyelenggarakan asas otonomi daerah agar setiap daerah yang ada di Indonesia dapat sejahtera secara maksimal. Pelaksana tugas lahir agar pejabat definitif yang berhalangan tetap dapat digantikan secara sementara sehingga roda pemerintahan dapat terus berjalan. Namun dalam prosesnya sampai saat ini belum ada peraturan yang menjelaskan berapa lama jangka waktu pelaksana tugas. Secara khusus Pelaksana Tugas tidak dijelaskan lebih lanjut dalam UU Administrasi Pemerintahan (UUAP). Dalam beberapa kesempatan terjadi polemik yang berhubungan dengan kasus pelaksana tugas ini, hampir keseluruhan masalah timbul dari kewenangan pelaksana tugas yang tidak sama dengan kewenangan pejabat definitif,. Tidak diaturnya jangka waktu UUAP menimbulkan beberapa kerugian seperti terhambatnya pertumbuhan daerah seperti yang pernah terjadi di sumatera utara1 . Pelaksana Tugas bukan pejabat definitif yang mempunyai kewenangan luas.2 Pelaksana tugas hanyalah pejabat sementara yang kewenangannya terbatas sehinga dengan tidak diaturnya jangka waktu mengenai pelaksana tugas maka akan memperlambat roda pemerintahan di daerah yang diakibatkan kewenangan yang tidak penuh yang dimiliki oleh pelaksana tugas. Penulisan jurnal ini dilakukan dengan metode interpretasi secara gramatikal dan sistematis terhadap bahan hukum (normative law research) dan dilakukan penelusuran library research. Perlu adanya kepastian hukum agar permasalahan mengenai jangka waktu pelaksana tugas di Indonesia khususnya pemerintahan daerah dapat terselesaikan.Kata Kunci: Pemerintahan Daerah, Pelaksana tugas (plt), Kewenangan, Jangka WaktuABSTRACT This paper describes the problems that still occur in the bureaucracy at the local government. Regional government has an important role to carry out the principle of regional autonomy so that every region in Indonesia can prosper optimally. The executor of the task was born so that definitive officials who were unable to remain could be replaced temporarily so that the wheels of government could continue to run. However, in the process up to now there is no regulation that explains how long the task is to carry out. Specifically the Caretaker is not further explained in the Government Administration Act. On several occasions polemic related to the case of the executor of this task, almost the whole problem arises from the authority of the executor of the task which is not the same as the authority of the definitive official ,. Unregulated time periods in the Government Administration Act cause some losses such as stunted regional growth as happened in northern Sumatra. Acting is not a definitive official who has broad authority. The task executor is only a temporary official whose authority is limited so that the timeframe of the task executor is not regulated so it will slow down the wheels of government in the region due to incomplete authority possessed by the caretaker. The writing of this journal is carried out by grammatical and systematic interpretation methods of legal materials (normative law research) and research library research is carried out. There is a need for legal certainty so that problems regarding the duration of the task implementers in Indonesia, especially regional governments, can be resolved.Keywords: Regional Government, Acting (authority), Authority, Duration