PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOSEN TETAP BERSTATUS NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA (Studi Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja) - Ariska Cesar Divian Candra Kusuma (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2020)
Ariska Cesar Divian Candra Kusuma, Shinta Hadiyantina, Bahrul Ulum Annafi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang Email : ariskadivian@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum dan perlindungan hukum bagi dosen tetap berstatus non pegawai negeri sipil di Universitas Brawijaya pasca berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dengan Kepala Bagian Universitas Brawijaya, Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan pembagian kuisioner. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kedudukan hukum dosen tetap berstatus non pegawai negeri sipil di Universitas Brawijaya tidak dapat dipersamakan dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja meskipun dari segi karakteristik terdapat beberapa kesamaan. Terkait perlindungan hukum bagi dosen tetap berstatus non pegawai negeri sipil dilaksanakan dengan perlindungan preventif dan represif yang harus diiringi dengan transparansi kebijakan oleh rektor selaku pemimpin perguruan tinggi. Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum dan Perguruan Tinggi Badan Hukum perlu ditinjau ulang karena terdapat kewenangan dan pola keuangan tersendiri terkait tenaga non pegawai negeri sipil sehingga menjadi permasalahan ketika peraturan tersebut diberlakukan di Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum dan Perguruan Tinggi Badan Hukum. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Dosen Tetap Berstatus Non Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Good University Governance   ABSTRACT This research is aimed to analyse the legal standing and legal protection for lecturers as non-civil servants in Universitas Brawijaya after Government Regulation Number 49 of 2018 concerning Management of Government’s Employees under Work Agreement was put in place. This is an empirical-juridical research with socio-juridical approach. The data was obtained from interview with the Department Head of the university, Vice Dean of General and Finance Department of Law Faculty of the university and questionnaire. The data was analysed based on qualitative descriptive method. The research result has found out that the lecturers with the status mentioned above remain with their current status as permanent non-civil servants under particular work agreement not equal to those as civil servants despite their same tasks. The legal protection provided should take both preventive and repressive measures accompanied by transparency of policy from the rector of the university serving as the Head of the college. The effectuation of the Government Regulation mentioned earlier needs to be reviewed since there are particular authority and financial pattern regarding non-civil servants. This sparks an issue when this regulation is into effect in the state university as a public service agency and the university as a legal entity. Keywords: legal protection, permanent lecturers as non-civil servants, government’s employees under work agreement, good university governance