FUNGSI PENGAWASAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLITAR TERHADAP BANGUNAN RUMAH TOKO YANG TIDAK MEMILIKI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG - Dana Ayu Fitrianingrum (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2020)
Dana Ayu Fitrianingrum, Dr.Shinta Hadiyantina S.H.,M.H, Agus Yulianto S.H.,M.H Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya danaayuf@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisa pengawasan yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar terhadap bangunan ruko yang belum memiliki izin kelegalan bangunan. Perkembangan dan pertumbuhan penduduk yang kian tinggi menyebabkan kebutuhan pokok sehari-hari semakin mahal sehingga masyarakat terdorong membuka usaha kecil toko untuk tambahan usaha. Maraknya bangunan yang tidak berizin sangat merugikan dari pihak masyarakat karena dapat dilakukan pembongkaran bangunan yang terdapat di pasal 69 ayat (2) huruf C Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan dan merugikan bagi daerah karena tidakÂ  bertambahnya kas daerah. Namun dalam hal pengawasan yang dilakukan DPMPTSP Kabupaten Blitar terhadap ruko yang belum memiliki IMB dirasa belum efektif, dikarenakan faktor minimnya tim petugas pengawas, minimnya sarpras, luasnya wilayah, dan budaya masyarakat sendiri. Adapun upaya yang dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Blitar dirasa sudah memberikan upaya alternative berupa aplikasi, website, dan mobil pelayanan perizinan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris (sosio legal) dan pendekatan yuridis sosiologis, lokasi penelitian berada di DPMPTSP Kabupaten Blitar dan Satpol PP Kabupaten Blitar, sedangkan sumber data yang diperoleh adalah data primer melalui dinas terkait serta beberapa masyarakat yang memiliki ruko untuk menggali informasi lebih lanjut, data sekunder melalui peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, studi kepustakaan, situs internet resmi. Kata kunci : Pengawasan, Ruko Kabupaten Blitar Â  ABSTRACT This research is aimed to identify and analyse supervision performed by Capital Investment and One-Stop Services Agency (DPMPTSP) in the Regency of Blitar regarding illegal shop houses with no permit to build. Ever-growing population triggers the increasingly pricy primary need. This situation demands people to open businesses like small shops to help them survive better. The growing trend of erecting buildings illegally will affect the people since it can lead to demolishment, as governed in article 69 paragraph (2) letter C of Local Regulation of Regency of Blitar Number 13/2012 concerning Arrangement of Permit to build. Building without permit can also trouble regional income. The research result finds out that the supervision has not been effectively performed by the DPMPTSP due to lack of supervisory staff, infrastructure and facilities, the area, and the local behaviour of the people. Alternative measure has been given through application, website, and mobile permit services. This research was conducted based on empirical juridical (socio-legal) method along with socio-juridical approach. The observation took place in DPMPTSP and Civil Service Police Unit in the Regency of Blitar. The data used in the research involved primary data from related agency and owners of shop houses and secondary one obtained from laws and regulations, official documents, literary study, and official websites. Keywords: supervision, shop houses in the regency of Blitar