ANALISIS YURIDIS KLASIFIKASI LARANGAN TENTANG KEPEMILIKAN SAHAM MENURUT PASAL 27 UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT - Azura Aulia (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2020)
Azura Aulia, Hanif Nur Widhiyanti, Ranitya Ganindha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl MT. Haryono No. 169, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur e-mail : Aazuraauliaa@gmail.com Abstrak Skripsi ini membahas mengenai ketidaksesuaian klasifikasi larangan kepemilikan saham mayoritas di beberapa perusahaan sejenis dalam pasar bersangkutan yang diatur dalam Pasal 27 dengan konsep penyalahgunaan posisi dominan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya Kepemilikan saham mayoritas di beberapa perusahaan dalam pasar  bersangkutan tidak selalu menimbulkan dampak negatif terhadap persaingan. Dampak negatif terhadap persaingan akan timbul apabila kepemilikan saham mayoritas di beberapa perusahaan sejenis dalam pasar bersangkutan tersebut disalahgunakkan sehingga mengakibatkan terjadinya  excessive pricing, excessive profit, price leadership, menurunkan tingkat kompetisi dan merugikan konsumen. Sehingga pendekatan yang lebih tepat digunakan dalam kepemilikan saham Pasal 27 adalah Rule of Reason. Hal tersebut dikarenakan kepemilikan saham mayoritas di beberapa perusahaan sejenis dalam pasar bersangkutan tidak selalu berdampak negatif terhadap persaingan sehingga perbuatan tersebut tidaklah dilarang. Namun dalam hal ini yang dilarang adalah penyalahgunaan dari posisi dominan yang dimiliki oleh pelaku usaha sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap persaingan. Sehingga terhadap perkara kepemilikan saham klasifikasi larangannya perlu membuktikan unsur penyalahgunaan posisi dominan dan dampak negatif terhadap persaingan dengan menilai pengaruh kepemilikan saham terhadap tingkat kompetisi, price leadership, excessive pricing, excessive profit dan kerugian konsumen. Kata Kunci: Saham Mayoritas, Penyalahgunaan Posisi Dominan, Per Se Illegal, Rule of Reason   ABSTRACT This research is aimed to look into the irrelevance between clarification of ban on major share ownership in several similar companies in relevant markets in Article 27 and the concept of misuse of dominant position in Law Number 5 of 1999 concerning Monopoly Practices and Unfair Business Competition. This research was conducted based on normative juridical method involving primary and secondary data. The research finds out that major share ownership in several companies in relevant markets does not always trigger negative impacts on competition. The negative impacts may rise when the share ownership is misused since this issue can lead to excessive pricing, excessing profit, and price leadership. It can also reduce competition level and harm consumers. Therefore, it is appropriate to apply rule of reason for this share ownership as in Article 27. This is because such an ownership does not always spark any negative impact on the competition and, thus, it is allowed. What is not allowed is the misuse of dominant position held by business actors, which can cause negative impacts on the competition. As a result, the clarification of ban over the case of major share ownership requires proof of elements involved in misuse of dominant position and the negative impacts on business competition by assessing the effects of share ownership on competition level, price leadership, excessive pricing, excessive profit, and financial loss faced by the costumers.   Keywords: major share, misuse of dominant position, Per Se Illegal, Rule of Reason