PENYITAAN HARTA BENDA SEBAGAI ALTERNATIF UPAYA PAKSA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA YANG TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN MEMBAYAR RESTITUSI - RyÐ°n IlhÐ°m FibriÐ°nsyÐ°h (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2020)
Ryan Ilham Fibriansyah, Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum, Mufatikhatul Farikhah, S.H., M.H Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya frianilham@yahoo.com Abstrak Korban merupakan pihak yang merugi dan harus dilindungi terhadap hak-hak yang dimilikinya, salah satu hak yang dimiliki korban ialah hak restitusi atau ganti kerugian yang dibayarkan oleh pelaku kepada korban, dengan adanya hak ganti kerugian maka konsekuensi logis ialah korban dapat menerima sgala ganti kerugian tersebut secara utuh dari pelaku. Namun didalam kenyataannya pada ketentuan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tidak mengatur mengenai langkah apa yang akan diambil apabila pelaku tidak mau memenuhi kewajibannya membayar restitusi. Oleh karena itu sebuah mekanisme penyitaan harta benda menjadi penting untuk diterapkan sebagai upaya perlindungan kepada korban.Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute approach) serta Pendekatan konsep (Conseptual approach). Hasil Penelitian ini menunujukan bahwa terhadap Penyitaan harta benda sebagai alternatif upaya paksa bagi pelaku tindak pidana yang tidak memenuhi kewajiban membayar restitusi dapat diterapkan didalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian dapat diatur lebih rinci didalam ketentuan Peraturan Pemerintah Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Serta alternatif pengaturan upaya paksa berupa penyitaan harta benda pelaku tindak pidana yang tidak memenuhi kewajibannya membayar restitusi dimasa mendatang dapat dibagi kedalam tiga tahapan pengaturan diantaranya ialah tahapan peringatan,Tahap Penyitaan, serta tahap pelelangan. Kata Kunci : Korban, Restitusi, Penyitaan harta benda ABSTRACT The victim in this case is defined as whoever faces the loss, and this victim deserves protection for his/her rights, one of which is the right to receive compensation paid by the criminal to the victim. Logically, with this right to get the compensation, the victim can get back his/her entire property that should belong to him/her. However, the law concerning Protection for Witness and Victim does not regulate measures that should be taken when the perpetrator fails to meet his/her responsibility to pay for the compensation. When this is the case, seizing property owned by the perpetrator can be taken into account to protect the victim. This research was conducted based on normative method, statute, and conceptual approach. The research result has found out that seizure of property forcibly enforced for the perpetrator can be implemented in reference to the provision of Law concerning Protection for Witness and Victim, which can be further governed elaborately in the provision of Government Regulation concerning provisions of compensation, refund, and assistance for both the witness and victim. The seizure of the assets forcibly implemented can be divided in three stages involving warning, seizure, and auction. Â  Keywords: victim, compensation, seizure of property.