KEBERLAKUAN HUKUM PENGATURAN PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (Kajian Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Apara - Laras Eka Niwansari (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2020)
Laras Eka Niwansari, Ratih Dheviana Puru Hitaningtyas Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang Email: larasekka@gmail.com Â  ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai keberlakuan hukum pengaturan penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian terhadap pegawai ASN dengan mengkaji Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015. Adapun jenis penelitian yang digunakan Penulis adalah jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan analisis. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa PP No. 70 Tahun 2015 tidak memenuhi syarat keberlakuan hukum secara Yuridis. Hal ini disebabkan akibat inkonsistensi ketentuan pada PP No. 70 Tahun 2015 dengan peraturan di atasnya yakni Undang-Undang ASN, Undang-Undang SJSN, dan Undang-Undang BPJS. PP No. 70 Tahun 2015 memberikan kewenangan kepada PT Taspen (Persero) untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi ASN. Kemudian, akibat hukum terhadap PP No. 70 Tahun 2015 adalah dapat berujung pada pencabutan PP dan dilakukan penyempurnaan pada PP No. 40 Tahun 2015 dengan mempelruas kepesertaan yakni menambahkan ASN. Kata Kunci: Keberlakuan Hukum, Penyelenggaraan, Program JKK JKM, ASN ABSTRACT This research is aimed to analyse the effectuation of law regarding the implementation of insurance program for work accident and death security for state apparatuses by looking at Government Regulation Number 70 of 2015. This research was conducted based on normative method, statute and analytical approach. The research result has found out that the Government Regulation mentioned fails to meet the requirement of effectuation of law juridically due to irrelevance between the government regulation and the Law of State Apparatuses (ASN), Law of SJSN, and Law of BPJS as higher laws. The Government Regulation Number 70 of 2015 gives an authority to PT. Taspen (Persero) to run the program for state apparatuses. Furthermore, this issue can pose an impact on the government regulation where revocation of the regulation may follow and improvement of Government Regulation Number 40 of 2015 may take place by extending participation in which more state apparatuses may be encouraged to participate in the program. Keywords: effectuation of law, implementation, JKK, JKM, ASN.