PENDELEGASIAN WEWENANG DALAM PERBUATAN DAN/ATAU PERJANJIAN YANG DIKECUALIKAN BERDASARKAN PASAL 50 HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT - Nawangsasi Tasya Shafira (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2020)
Nawangsasi Tasya Shafira, Hanif Nur Widhiyanti, Ranitya Ganindha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: nawangsasitasya@gmail.com ABSTRAK Terdapat perbedaan interpretasi antara KPPU dan Mahkamah Agung terhadap pendelegasian wewenang dalam Pasal 50 huruf a UU 5/1999 yang menyebabkan dibatalkannya putusan KPPU pada tingkat kasasi. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai perbedaan interpretasi mengenai pendelegasian wewenang yang mana menimbulkan kekaburan hukum dalam Pasal 50 huruf a UU 5/1999. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Berdasarkan hasil penelitian dengan metode di atas, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan ruang lingkup pendelegasian wewenang yang diterapkan dalam Pasal 50 huruf a UU 5/1999, yang mana ruang lingkup pendelegasian wewenang oleh Peraturan Perundang-undangan dan KPPU bersifat sempit, sedangkan ruang lingkup yang diterapkan oleh Mahkamah Agung bersifat luas. Kemudian apabila dianalisis berdasarkan tujuan dan filosofi hukum persaingan usaha dan juga teori pendelegasian wewenang dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara, maka ruang lingkup pendelegasian wewenang yang bersifat sempit dengan harus adanya penunjukkan wewenang yang memiliki batasan yang jelas dan secara tegas kepada subjek hukum tertentu ialah lebih sesuai, sebagaimana telah diterapkan oleh KPPU. Kata kunci: perbuatan yang dikecualikan, perjanjian yang dikecualikan, persaingan usaha, pendelegasian wewenang. ABSTRACT Different interpretation emerges between Business Competition Supervisory Agency (hereinafter KPPU) and Supreme Court over delegating authority according to Article 50 letter a of Law 5/1999, leading to annulment of the decision of KPPU at cassation level. This research studies the issue regarding different interpretation about delegation of authority that raises obscurity of law in Article 50 letter a of Law 5/1999. This research was based on normative-juridical method, statute, conceptual, and case approach. The research result learns that the difference in the delegation lies in the scope of the delegation by the legislation and KPPU, where it is narrow, while that implemented by the Supreme Court tends to be wider. Analysed based on the objective and philosophy of law regulating business competition and the theory of delegating authority in constitutional law and state administrative law, the narrow scope should be resolved by assigning authority with clear framework to the subject of law. This measure is considered appropriate, as what is implemented by the KPPU. Keywords: exempt conduct, exempt agreement, business competition, authority delegation