PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS OBJEK GADAI YANG DIJAMINKAN DARI BARANG HASIL TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI DI PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG KOTA BATAM) - Tetriana Astanty (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2020)
Tetriana Astanty, Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H.,M.KN., Rumi Suwardiyati, S.H.,M.KN. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang 65145, Telp (0341) 566505 Tetrianaastanty@yahoo.com Â  ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap kreditur atas objek gadai yang dijaminkan dari barang hasil tindak pidana pencurian, Pada prakteknyapihak PT. Pegadaian (Persero) cabang kota Batam berpedoman pada ketentuan pasal 1977 yang menjelaskan bahwa yang menguasai barang bergerak dianggap sebagai pemiliknya namun karena hal ini kebanyakan nasabah sering mengacuhkan ketentuan-ketentuan yang dicantumkan dalam Surat Bukti Kredit (SKB) yang menyebutkan bahwa nasabah harus menjamin barang tersebut bukan berasal dari hasil kejahatan. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Analisis data yang digunakan dengan proses menelaah seluruh data diantaranya dari pengamatan dilapangan dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa adanya ketidaksesuaian antara ketentuan yang dicantumkan dalam Surat Bukti Kredit (SKB) dengan kenyataannya. Maka diperlukannya upaya perlindungan atau pencegahan yang dilakukan oleh pihak PT. Pegadaian (Persero) cabang kota Batam. Kata Kunci :Pelaksanaan Perlindungan, Kreditur, Gadai, Barang hasil curian, Surat Bukti Kredit (SKB). Â  ABSTRACT This research is aimed to study legal protection enforced for creditors over a stolen object set as a collateral. In more details, the pawnshop (Ltd) of branch office of Batam refers to Article 1977 implying that the party who holds control over moveable objects is considered as the owner. However, bank clients often overlook the provision enacted in proof of credit implying that clients have to submit the collateral from an object not resulting from any criminal conduct. This research was conducted based on empirical juridical method with socio-juridical approach. Data analysis was performed by studying all the data involving field observation and interviews. The research result has found out that there irrelevance between the provision in credit proof and the reality happening. As a consequence, the pawnshop (Ltd) is recommended to take measures by taking into account legal protection and preventive action. Keywords: enforcing protection, creditor, pawning, stolen object, credit proof