URGENSI PENGATURAN MENGENAI PRAKTEK PENGHIMPUNAN DANA MELALUI SISTEM INITIAL COIN OFFERING (ICO) DALAM RANGKA KEPASTIAN HUKUM - Via Safira Dewi Nusantari (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2020)
Via Safira Dewi Nusantari, Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono N0.169 Malang Email: via.safira@yahoo.co.id Â ABSTRAK Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai urgensi dari pengaturan mengenai praktek penghimpunan dana melalui Initial Coin Offering di Indonesia. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi dari era globalisasi yang mengantarkan pada era digital dimana terdapat sebuah konsep pendanaan untuk membiayai perusahaan startup yang ingin mendapatkan modal dengan menerbitkan token melalui mekanisme Initial Coin Offering. Namun legalitas dari praktek tersebut tidak memiliki kepastian hukum karena belum adanya peraturan hukum yang mengatur secara khusus mengenai praktek tersebut. Berdasarkan hal tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Apa urgensi pengaturan mengenai mengenai praktek penghimpunan dana melalui mekanisme Initial Coin Offering (ICO) di Indonesia? (2) Bagaimana konstruksi pengaturan mengenai praktek penghimpunan dana melalui mekanisme Initial Coin Offering di Indonesia yang berkepastian hukum. Penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan analitis. Bahan hukum yang digunakan primer, sekunder, dan tesier yang diperoleh penulis dengan metode studi kepustakaan. Kemudian akan dianalisis secara sistematis yang dilakukan dengan membuat klasifikasi bahan hukum untuk memudahkan analisis dan konstruksi. Hasil penelitian ini ialah, urgensi dari adanya pengaturan mengenai praktek Initial Coin Offering tersebut karena belum adanya pengaturan yang mengatur secara spesifik mengenai praktek penghimpunan dana dengan penerbitan token seperti pada mekanisme ICO tersebut, sehingga dari kekosongan hukum tersebut menjadikan resiko-resiko dalam praktek tersebut menjadi susah dicegah untuk dapat terjadi. Kemudian konstruksi pengaturan pada praktek tersebut dapat dilakukan dengan mengadaptasi regulasi yang mengatur jenis praktek tersebut secara umum (crowdfunding) yaitu regulasi mengenai teknologi finansial. Selain itu untuk dapat mengatur secara lebih spesifik maka dapat membuat kerangka hukum baru terkait praktek tersebut yang dapat menidentifikasikan tujuan, deifnisi konseptual dari perangkat-perangkat yang digunakan dalam praktek tersebut, tugas dan kewenangan otoritas yang berwenang, dan mekanisme penyelenggaraan praktek ICO secara jelas dan rinci sebagai bentuk preventif dan represif terhadap resiko-resiko dalam praktek ICO tersebut. Kata Kunci: Initial Coin Offering, Teknologi Finansial, Penghimpunan Dana ABSTRACT This research is focused on the issue regarding the urgency in regulation concerning fundraising practices through Initial Coin Offering (ICO) in Indonesia. This topic looks into globalisation that leads the way to digital era where there is a concept of funding to give money to startup companies intending to gain capital by issuing token through ICO. However, the legality of the practices does not give any legal certainty due to the absence of rules of law aimed to specifically govern these practices. From this issue, this paper is aimed to find out the following problems:Â  (1) what is the urgency in the regulation concerning fundraising practices through ICO in Indonesia? (2) How is the regulation of these practices through ICO constructed with legal certainty in Indonesia?. This research refers to normative juridical method supported by statute, comparative, and analytical approaches. The legal materials involved primary, secondary, and tertiary data obtained from literature review, all of which were further analysed systematically, in which the clarification of legal materials was given to ease the analysis and construction. Regarding this issue, it is revealed that there has not been any regulation specifically governing the fundraising practices where token is issued as in the mechanism of ICO. Therefore, this legal loophole has made the risks inevitable in the mechanism of ICO. This construction of regulation can also be implemented by adopting regulation governing the types of practices in general (crownfunding) such as the regulation concerning financial technology. Moreover, new legal framework can also be taken into account regarding these practices, where the framework can be used to clearly identify the objective, conceptual definition from apparatuses taking part in the practices, tasks and authorities, and the mechanism of the implementation of ICO practices as preventive and repressive actions against the risks in ICO practices. Keywords: Initial Coin Offering, Financial Technology, Fundrising