PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERNIAGAAN ILEGAL SATWA YANG DILINDUNGI (Studi Putusan Nomor. 32/Pid.B/LH/2019/PN.JMR) - M Reza Fahmil Hakim (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2020)
Muhammad Reza Fahmil HakimFakultas Hukum Universitas BrawijayaAbstrakIndonesia merupakan negara yang memiliki beraneka ragam satwa endemikÂ  yangÂ  dilindungi.Â  OlehÂ  karenanya,Â  banyak orang terlebih korporasi yangÂ  menjadikanÂ  satwaÂ  yang dilindungi berstatus langka sebagaiÂ  sumberÂ  pendapatan denganÂ  caraÂ  meniagakan satwaÂ  langkaÂ  tersebutÂ  kemudian menjualnyaÂ  dalamÂ  keadaanÂ  hidupÂ  atauÂ  mati.Â  PermasalahanÂ  yang dikajiÂ  pada skirpsi iniÂ  adalahÂ  bagaimanakahÂ  pengaturan mengenaiÂ  tindakÂ  pidanaÂ  perniagaan ilegalÂ  terhadapÂ  satwaÂ  yang dilindungiÂ  sertaÂ  bagaimanakahÂ  pertanggungjawaban pidana korporasi CV. Bintang Terang pelaku perniagaan ilegal satwaÂ  dilindungi.Â  Skirpsi ini mengulas Putusan Pengadilan Negeri Jember dengan Nomor. 32/Pid.B/LH/2019/PN.JMR dengan menganalisis pertibangan hakim menjatuhkan pertanggungjawaban kepada pengurus bukan kepada korporasinya. BerdasarkanÂ  metodeÂ  penelitianÂ  hukumÂ  normatifÂ  yang digunakanÂ  dalamÂ  penulisan skripsi ini,Â  menghasilkan analisisÂ  bahwaÂ  tindakÂ  pidanaÂ  perniagaan ilegalÂ  terhadapÂ  satwa dilindungi pengaturan yuridisnya terletakÂ  dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf a dan d J.o Pasal 40 Ayat (2) dan Ayat (4) Undang-UndangÂ  NegaraÂ  RepublikÂ  IndonesiaÂ  NomorÂ  5Â  TahunÂ  1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya yangÂ  selanjutnyaÂ  disebutÂ  dengan UU KSDAE.Â  KesimpulanÂ  yangÂ  dapatÂ  diambilÂ  yakniÂ  secara yuridisÂ  subjek perniagaan ilegal satwa yang dilindungi â€œsetiap orangâ€ pada Pasal 21 Ayat (2) huruf a dan d UU KSDAE tidak menjelaskan secara Ekplisit termasuk korporasi atau tidak, dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember dengan No. 32/Pid.B/LH/2019/PN.JMR Terang pada dasar pertimbangan hakim kasus CV. Bintang termasuk kelalaian, tetapi secara yuridis dari teori-teori tindak pidana delik CV. Bintang Terang termasuk unsur kesengajaan.Kata Kunci: pertanggungjawaban pidana korporasi, perniagaan ilegal, satwaCorporate Liability for illegally trading Protected AnimalsMuhammad Reza Fahmil HakimFakultas Hukum Universitas BrawijayaAbstrakIndonesia merupakan negara yang memiliki beraneka ragam satwa endemikÂ  yangÂ  dilindungi.Â  OlehÂ  karenanya,Â  banyak orang terlebih korporasi yangÂ  menjadikanÂ  satwaÂ  yang dilindungi berstatus langka sebagaiÂ  sumberÂ  pendapatan denganÂ  caraÂ  meniagakan satwaÂ  langkaÂ  tersebutÂ  kemudian menjualnyaÂ  dalamÂ  keadaanÂ  hidupÂ  atauÂ  mati.Â  PermasalahanÂ  yang dikajiÂ  pada skirpsi iniÂ  adalahÂ  bagaimanakahÂ  pengaturan mengenaiÂ  tindakÂ  pidanaÂ  perniagaan ilegalÂ  terhadapÂ  satwaÂ  yang dilindungiÂ  sertaÂ  bagaimanakahÂ  pertanggungjawaban pidana korporasi CV. Bintang Terang pelaku perniagaan ilegal satwaÂ  dilindungi.Â  Skirpsi ini mengulas Putusan Pengadilan Negeri Jember dengan Nomor. 32/Pid.B/LH/2019/PN.JMR dengan menganalisis pertibangan hakim menjatuhkan pertanggungjawaban kepada pengurus bukan kepada korporasinya. BerdasarkanÂ  metodeÂ  penelitianÂ  hukumÂ  normatifÂ  yang digunakanÂ  dalamÂ  penulisan skripsi ini,Â  menghasilkan analisisÂ  bahwaÂ  tindakÂ  pidanaÂ  perniagaan ilegalÂ  terhadapÂ  satwa dilindungi pengaturan yuridisnya terletakÂ  dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf a dan d J.o Pasal 40 Ayat (2) dan Ayat (4) Undang-UndangÂ  NegaraÂ  RepublikÂ  IndonesiaÂ  NomorÂ  5Â  TahunÂ  1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya yangÂ  selanjutnyaÂ  disebutÂ  dengan UU KSDAE.Â  KesimpulanÂ  yangÂ  dapatÂ  diambilÂ  yakniÂ  secara yuridisÂ  subjek perniagaan ilegal satwa yang dilindungi â€œsetiap orangâ€ pada Pasal 21 Ayat (2) huruf a dan d UU KSDAE tidak menjelaskan secara Ekplisit termasuk korporasi atau tidak, dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember dengan No. 32/Pid.B/LH/2019/PN.JMR Terang pada dasar pertimbangan hakim kasus CV. Bintang termasuk kelalaian, tetapi secara yuridis dari teori-teori tindak pidana delik CV. Bintang Terang termasuk unsur kesengajaan.Kata Kunci: pertanggungjawaban pidana korporasi, perniagaan ilegal, satwaCorporate Liability for illegally trading Protected Animals(A study of Decision Number 32/Pid.B/LH/2019/PN.JMR)ByMuhammad Reza Fahmil HakimFaculty of Law Universitas BrawijayaAbstractIndonesia is home to diverse protected endemic species, and this strategic condition has attracted people or even companies to trade the animals, dead or alive, to earn more profits, ending up making them endangered. This research investigates how this animal illegal trading is regulated and how corporate liability of CV Bintang Terang involved in the illegal trading is performed, in which the judgeâ€™s consideration of giving the liability to the person in charge, not to the company, is analysed. With normative legal method, the research result reveals that this illegal animal trading is juridically governed in Article 21 Paragraph (2) letter a and d in conjunction with Article 40 Paragraph (2) and Paragraph (4) of Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of biological natural resources and their ecosystem (hereinafter UU KSDAE). It further concludes that the phrase â€œevery personâ€ in Article 21 Paragraph (2) letter a and d of UU KSDAE is not further elaborated over whether this phrase refers to a person or a company. The Decision Number 32/Pid.B/LH/2019/PN.JMR asserts that this trading done by the company is negligence, but juridically, in reference to theories about criminal offenses, this illegal trading is intentional.Keywords: corporate liability, illegal commerce, animalsIndonesia is home to diverse protected endemic species, and this strategic condition has attracted people or even companies to trade the animals, dead or alive, to earn more profits, ending up making them endangered. This research investigates how this animal illegal trading is regulated and how corporate liability of CV Bintang Terang involved in the illegal trading is performed, in which the judgeâ€™s consideration of giving the liability to the person in charge, not to the company, is analysed. With normative legal method, the research result reveals that this illegal animal trading is juridically governed in Article 21 Paragraph (2) letter a and d in conjunction with Article 40 Paragraph (2) and Paragraph (4) of Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of biological natural resources and their ecosystem (hereinafter UU KSDAE). It further concludes that the phrase â€œevery personâ€ in Article 21 Paragraph (2) letter a and d of UU KSDAE is not further elaborated over whether this phrase refers to a person or a company. The Decision Number 32/Pid.B/LH/2019/PN.JMR asserts that this trading done by the company is negligence, but juridically, in reference to theories about criminal offenses, this illegal trading is intentional.Keywords: corporate liability, illegal commerce, animals