AKUNTABILITAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENGAWAL TATAKELOLA PEMERINTAHAN DESA DAN APB DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK - Affandi, Sodri; Miharja, Marjan (Discovery, 2019)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Akuntabiitas Badan PermusyawaratanDesa Banjarsari di dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perwakilanmasyarakat desa,apakah sikap arogansinya menolak memberikan dokumenAPBDes di benarkan oleh Undang-Undang, Penelitian ini juga untuk mengetahuisejauh mana peran kepala desa di dalam menjalankan fungsinya sebagai pelayanmasyarakat, apakah mampu bersikap transparan dan terbuka di dalam pengelolaankeuangan desa.Dengan penolakan yang dilakukan BPD Terhadap permintaanpeneliti meminta dokumen APBDes dan Perdes tahun 2019 yang hendak di jadikanobjek penelitian, maka peneliti semakin penasaran dengan sikap tertutup kepaladesa dan BPD Banjarsari. Apa yang sebenarnya terjadi dibalik sikap tertutupnyadua punggawa desa tersebut? Apakah memang sudah terjadi penyalahgunaanwewenang? Atau memang dana desa tersebut memang sudah mereka korupsi?Diperlukan penelitian yang lebih serius untuk membuktikan kebenaranya. Penelitilebih terfokus pada pengakuan hukum atas surat yang sudah di terbitkan oleh BPDyang berisi penolakan memberikan dokumen APBDesKeywords : Akuntabilitas, BPD, Pemerintahan Desa, APBDes