PENGATURAN PELAKSANAAN SEWA RAHIM ( SURROGACY) BERDASARKAN HUKUM DI INDONESIA - Desy Rosanti (Jurnal Repertorium, 2020)
AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui peraturan hukum yang mengatur sewa rahim berdasarkan hukum yang ada di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif yang menggunakan bahan hukum primer dan sekunder dalam pengkajiannya. Teknik pengumpulan bahan hukum tersebut didapatkan melalui studi kepustakaan. Berdasarkan penelitian dan pembahasan dihasilkan bahwa ada beberapa peraturan yang secara implisit dan eksplisit melarang, seperti pada Undang-Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Namun tidak ada sanksi yang tegas dan jelas apabila terdapat pihak yang melanggarnya. Sehingga hal ini membuat beberapa daerah di Indonesia sudah ada yang melakukannya secara diam-diam atau kekeluargaan.Kata kunci: Sewa Rahim; Peraturan Hukum; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.