LEGALITAS PENETAPAN PAJAK PERALIHAN HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN SUKOHARJO (Studi di Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo) - Bun Sui Lie (Jurnal Repertorium, 2019)
Abstrak  Artikel ini bertujuan untuk:1) mengetahui, mengkaji dan menganalisis pertimbangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam menetapkan pajak peralihan hak atas tanah;2) mengetahui, mengkaji dan menganalisis dasar legalitasnya Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam penetapan pajak peralihan hak atas tanah. Jenis penelitian yang digunakan dalam peneltian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan. Data penelitian ini meliputi bahan hukum primer.Hasil penelitian adalah:1) dasar pertimbangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam menetapkan pajak peralihan hak atas tanah adalah:1) Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) dengan divalidasi;2) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);3) Zona Nilai Tanah (ZNT); dan4) Membandingkan dengan transaksi lingkungan sekitar (nilai pasar); 2) dasar legalitas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam menetapkan pajak peralihan hak atas tanah adalah  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; UU No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD Pasal 85 sampai dengan Pasal 93; Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan  Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian dan Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Bumu dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Kata kunci: Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); legalitas; Badan Keuangan Daerah