TINJAUAN HUBUNGAN HUKUM PERJANJIAN LEASING KENDARAAN BERMOTOR - Silvi Triadita Sari (Jurnal Repertorium, 2019)
AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi hukum para pihak dalam perjanjian leasing kendaraan bermotor. Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan sumber data sekunder yang ditunjang dengan data primer sebagai data pendukungnya. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Selanjutnya teknik analisis data menggunakan metode deduksi. Hasil penelitian yang penulis lakukan didapatkan kesimpulan bahwa konstruksi hukum perjanjian leasing tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang keempat berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata. Perjanjian leasing bertentangan dengan Pasal 65 ayat (2) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam hal hak milik objek leasing secara yuridis berdasarkan BPKB. Meskipun perjanjian leasing didasarkan pada asas kebebasan berkontrak, namun keberadaannya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaaan, maupun ketertiban umum seperti yang diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdata. Sehingga akibat hukumnya perjanjian tersebut seharusnya batal demi hukum. Khusus untuk leasing kendaraan bermotor dalam perjanjian leasing, para pihak seharusnya sepakat untuk mengesampingkan Pasal 65 ayat (2) tersebut sebagaimana para pihak mengesampingkan Pasal 1266 KUHPerdata bagi debitur dalam perjanjian. Kata Kunci : Perjanjian Leasing; Hubungan hukum; Akibat hukum.