Efektivitas Peran Mukim Dalam Sistem Pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil - Azmi, Azmi; Isnaini, Isnaini; Kusmanto, Heri (Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik, 2019)
Secara Yuridis-normatif eksistensi Mukim dengan simbol-simbol politik kedaulatan melekat pada Mukim diakui secara de jure, dengan kata lain keberadaan Imeum Mukim mendapat pengakuan dan pengukuhannya dalam hukum positif, akan tetapi pengakuan ini ternyata tidak sejalan dan selaras secara de facto. Pada dasarnya, keterlibatan Mukim dalam perencanaan strategi pemerintahan gampong dan penyelenggaraan pemerintahan gampong di Aceh berperan lebih besar dari pada hanya di akui sebagai unit pemerintahan yang berfungsi menjadi pemangku adat-istiadat semata. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas peran mukim dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, bagaimana strategi penguatan terhadap keberadaan Mukim dalam sistem Pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas peran dari Mukim terhadap sistem pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, Untuk mengkaji strategi penguatan keberadaan Mukim dalam sistem Pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil.Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu untuk menggambarkan mengenai efektivitas peran mukim di sistem pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil. Ada dua yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu untuk melihat efektivitas peranan dari mukim di sistem Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil dan Strategi Penguatan Keberadaan Mukim dalam sistem Pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil. Responden untuk melihat efektivitas peranan Mukim terhadap sistem Pemerintah Aceh di Kabupaten Aceh Singkil sebanyak 33 Orang, terdiri dari 11 orang Camat, 20 Mukim, 1 Orang tokoh adat dan 1 orang Ulama. Dari hasilÂ  penelitian dapat dijelaskan bahwa untuk efektivitas peran Mukim dalam sistem Pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil adalah kurang efektif. Strategi yang dapat dilakukan dalam penguatan keberadaan mukim dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil salah satunya memberdayakan lembaga Mukim melalui kemitraan dengan SKPK teknis terkait. Adapun Saran dari peneliti adalah kepada Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Kabupaten Aceh Singkil untuk memberikan anggaran yang cukup dalam operasional Mukim dan memperkuat struktur dari Mukim serta melaksanakan bimtek untuk memperkuat pengetahuan aparatur pemerintah Mukim dan lembaga Mukim