ANALISIS ACEH DAN PERSOALAN POLITIK IDENTITAS - Taufik A Rahim (Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin, 2018)
Kajian Analisis Aceh dan Persoalan Politik Identitas kondisi kehidupan sosial politik masyarakat Aceh dengan menggunakan pendekatan teori struktural fungsional, dalam kerangka kekhususan Aceh. Sebagai landasan aturan serta hukum berdasarkan kesepahaman perjanjian damai (Memorandum of Understanding/MoU) Helsinki, yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan lebih lanjut diatur melalui qanun, merupakan norma dan aturan hukum kebijakan politik di Aceh. Ini berdasarkan pada kebijakan politik yang merupakan kepentingan untuk meningkatkan kehidupan serta kesejahteraan masyarakat Aceh dalam dimensi kehidupan lainnya. Kemudian berkembang menuju kepada kepentingan politik dan lain-lain, masalah ini merupakan kebijakan untuk memperkuat integrasi di Aceh. Dalam hal ini hasil kajian ini mendapatkan bahwa politik identitas merupakan kunci untuk fenomena politik baru dalam demokrasi rasional, kemudian menjadi landasan politik Pemerintahan Aceh (eksekutif dan legislatif) untuk meningkatkan peranan strategis dalam meningkatkan kesjahteraan masyarakat Aceh, terutama dalam usaha untuk memperkuat kekuasaan politik (political power) dalam kebijakan politik lokal Aceh. Demikian juga, identitas politik memberikan ruang untuk berintegrasi dengan cara meningkatkan aktivitas dan memperkukuh politik identitas hubungan masyarakat dengan pemimpin Aceh. Aktivitas politik dalam konteks politik identitas ini mempertegas kekhususan Aceh kearah kondisi menciptakan integrasi dan kejayaan Pemerintahan Aceh secara politik.