Dinamika Politik Pendidikan Islam Di Indonesia; Studi Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Pra-Kemerdekaan hingga Reformasi. - Muhammad Sholeh Hoddin (Jurnal Ilmiah Iqra', 2020)
Catatan sejarah membuktikan bahwa kebijakan pendidikan Islam, khususnya di Indonesia mengalami pasang surut, tergantung siapa yang mempunyai peran dalam menentukan kebijakan tersebut. Kajian yang bersifat literistik ini berupaya menyajikan dinamika politik pendidikan Islam di Indonesia, mulai masa pra-Kemerdekaan sampai dengan masa Reformasi. Penelitian ini menghasilkan empat buah potret relasi politik dan pendidikan Islam di Indonesia, pertama, bahwa, pada masa pra-kemerdekan, kebijakan yang dikeluarkan pemeritah Belanda dan Jepang bersifat diskriminasi; kedua, ada upaya pembenahan terhadap kebijakan pendidikan Islam yang dilakukan oleh pemerintah Orde Lama, namun suhu politik yang tidak kondusif, di antaranya adanya pertentangan antara kelompok nasionalis, sekuler-komunis, dan Islam, berakibat tidak optimalnya implementasi kebijakan tersebut; Ketiga, melalui Tap MPRS No.27, pasal 1 tanggal 5 Juli 1966, pemerintah Orde Baru menetapkan bahwa “Agama, pendidikan dan kebudayaan adalah unsur mutlak dalam Nation and Character Building" , namun masih mengalami hambatan dengan adanya kebijakan sentralistik dalam pelaksanaan kurikulum pendidikan; Keempat, terbitnya UUSPN nomor 20 tahun 2003, khususnya pada pasal 12 ayat 1 (a) pada masa Reformasi merupakan perkembangan yang sangat positif bagi pendidikan Islam, walaupun masih menimbulkan pro dan kontra; dan dengan terbitnya Permen Dikbud No. 64 Tahun 2013 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah menjadikan UUSPN nomor 20 tahun 2003 lebih bermakna dan aplikatif.